Warning, DPR Jangan Terima Fasilitas Haji
Senin, 08 November 2010 – 21:46 WIB
Menurut Karding, pelaksanaan haji harus diawasi karena menyangkut uang sekitar Rp7 triliun dari sekitar 220 ribu jamaah. "Kalau tidak diawasi, jangan harap akan ada perbaikan sistem dan pengawasan oleh DPR itu merupakan amanat konstitusi," tegasnya. (fas/jpnn)
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding minta kepada anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji tahap II agar tidak menggunakan dan menerima
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Nobar dan Talkshow Makin Cakap Digital Sukses Digelar di Landmark Ternate
- Istimewa, Ratusan Honorer K2 Resmi Mengantongi NIP CPNS 2024
- Tim BTB Lakukan Aksi Resik dan Distribusi Air Bersih di Sumbar
- Jan Prince Permata: Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat Saling Memperkuat
- Catatan Dahlan Iskan soal Kasus Vina Cirebon: Aneh
- Menjelang Pendaftaran PPPK 2024, Muncul Lagi Masalah Baru, Ya Ampun