Wuiiih...Organisasi Sayap PAN Minta Reklamasi Disetop

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM-PAN) Yandri Susanto meminta pemerintah menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Hal ini menjadi salah satu rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional BM-PAN pekan lalu di Jakarta. 

Yandri mengatakan, semua provinsi sepakat melihat reklamasi banyak mengandung persoalan, baik dari tahapan perizinan, penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) maupun dan persoalan lingkungan dan nelayan.

"Jadi harus dihentikan. Artinya kita beri kesempatan ke Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama) untuk menyampaikan sedetil mungkin bagaimana prosenya dari awal sampai sekarang," kata Yandri dalam konferensi pers bersama Ketua DPP BM PAN Soni Sumarsono di gedung DPR Jakarta, Selasa (12/4).

Terkait narkoba, BM PAN menilai hal itu bukan hanya masalah orang muda, tapi sudah menyasar semua kalangan. Termasuk yang baru-baru ini melibatkan oknum Dandim di Makassar. Ada juga guru besar dan profesi lain.

"BM PAN berkesimpulan narkoba digunakan bangsa lain untuk menghancurkan Indonesia. semua harus bekerja sama. Dari segala lapisan, presiden, kementerian dan lembaga, TNI/Polri, untuk memberantasan penyalahgunaan narkoba," jelasnya.

Kemudian soal RUU Terorisme, kata Yandri, BM PAN tidak ingin regulasi itu dijadikan alat buru atau pintui masuk bagi Densus 88 Antiteror apalagi negara untuk menghilangkan nyawa anak bangsa tanpa proses hukum.

"Kejadian Siyono harus jadi yang terakhir karena menurut Komnas HAM lebih dari 100 orang hilang tanpa jejak, bahkan keluarganya disuruh tutup mulut," tegasnya.

Soal UU Pilkada, masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki dan disempurnakan melalui pasal-pasal melalui revisi. Yandri berharap ke depan tidak ada lagi bongkar pasang pasal dan ayat dalam UU Pilkada. Karenanya revisi kali ini harus bersifat menyempurnakan.(fat/jpnn)