Yakin Soal Tes CPNS Bocor jika Diurus Kabupaten/Kota
jpnn.com - JAKARTA--Sejumlah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di kabupaten/kota meminta penggandaan materi soal CPNS pelamar umum ditangani provinsi.
Selain tidak punya percetakan yang memadai, daerah kabupaten/kota juga khawatir terjadi kebocoran saat penggandaan itu.
"Kalau diserahkan ke kabupaten/kota, sudah pasti akan terjadi kebocoran. Apalagi di daerah kami tidak ada percetakan yang besar sehingga harus dibagi ke beberapa perusahaan percetakan," aku seorang pegawai BKD Bantaeng yang enggan disebutkan namanya di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kamis (29/8).
Jika diserahkan ke provinsi lanjutnya, tugas BKD kabupaten/kota hanya mengamankan saat distribusi saja. Dengan demikian personil yang diturunkan tidak terlalu banyak.
Mengenai anggaran pencetakan, BKD kabupaten/kota pun bersedia melakukan share dana. Artinya, dananya tidak dibebankan seluruhnya kepada provinsi.
"Kalau provinsi yang tangani lebih baik, tinggal sebutin berapa dana yang dibebankan masing-masing kabupaten/kota saja," tandasnya.
Sementara Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, banyak BKD kabupaten/kota yang khawatir dengan kebocoran soal.
Itu sebabnya pemerintah tengah membuat SOP tentang pengamanan soal di daerah, apakah ditangani provinsi atau masing-masing daerah.
JAKARTA--Sejumlah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di kabupaten/kota meminta penggandaan materi soal CPNS pelamar umum ditangani provinsi. Selain tidak
- Resinergi, Inovator Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berkelanjutan Sukses Raih Pendanaan dari NEV
- FIR Kepri-Natuna Kini Dipegang Penuh RI, Ketua MPR Bamsoet Sampaikan Harapan Begini
- Prakiraan Cuaca di Riau 30 April 2024, BMKG: Hujan dan Angin Kencang, Waspada
- Mencekam, Kantor dan Rumah Dinas Polsek Homeyo Diserang, 1 Warga Meninggal
- Suryan Widati Sandang Gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam UMJ, Begini Disertasinya
- Wamendagri: Musrenbang Papua Barat 2024 jadi Momentum Perbaikan Pelayanan kepada Rakyat