Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10…
Kementerian Hukum dan HAM otomatis memberikan penomoran untuk UU KPK dan dimasukkan dalam lembaran negara.
UU KPK yang baru merupakan titik komitmen bagi partai politik membangun komitmen melawan praktik rasuah.
BEM Nusantara menilai unjuk rasa rentan disusupi hingga memunculkan stigma upaya penggagalan pelantikan presiden.
Dalam aksinya BEM SI membawa sejumlah poster, seperti 'Jangan Tahan Idealisme Kami', 'Mana Janjimu', dan 'KPK Almarhum, DPR…
Anggota DPR dari Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan, saat ini Undang-Undang KPK hasil revisi menjadi kewenangan Presiden…
Diharapkan Joko Widodo menerbitkan Perpu KPK setelah dilantik sebagai presiden untuk periode kedua pada 20 Oktober nanti.
Jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK maka bisa berdampak buruk terhadap hubungan dengan legislatif.
Plt Menkumham Tjahjo Kumolo mengaku belum bisa memastikan apakah Presiden Jokowi bakal mengeluarkan Perppu KPK.
Supratman memastikan persoalan typo atau salah ketik pada salah satu ayat UU KPK hasil revisi sudah diperbaiki
Demo mahasiswa bukan untuk menumbangkan pemerintahan melainkan menuntut diterbitkannya Perppu KPK
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, menilai Perppu KPK yang diwacanakan Presiden Jokowi masih menggantung karena tidak lagi…
Anggota DPR RI ini menilai, bukan tidak mungkin sembilan fraksi di DPR menolak Perppu KPK yang mungkin diterbitkan…
UU KPK hasil revisi itu merupakan peristiwa konstitusional biasa yang tidak perlu diributkan.
Ali Mochtar Ngabalin mengaku belum mendapatkan informasi terkait Perppu KPK dari Mensesneg atau pejabat yang lain.
Mahasiswa memberikan ultimatum kepada Jokowi mengadakan jajak pendapat dan mengeluarkan pernyataan soal penerbitan Perppu KPK. Batas waktunya terakhir…
Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PTM Zona V Ahmad Rizki Mubarak mengatakan, tuntutan kepada Presiden Joko Widodo untuk…
Presiden Jokowi harus mengambil posisi yang tepat dalam menyikapi pro dan kontra UU KPK tersebut.
Presiden Jokowi harus mengambil posisi yang tepat dalam menyikapi pro dan kontra UU KPK tersebut.
Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan menghormati apa pun keputusan yang nanti diambil Presiden Jokowi terkait polemik perubahan UU…
Menurut Margarito, Presiden Jokowi masuk jebakan ketika mudah menerbitkan Perppu. Hal itu berujung dengan tidak sehatnya sistem hukum…
JPNN.com 
