Risiko uang negara hilang seusai satgas dibubarkan, dashboard daring BLBI harus menjadi prasyarat demi akuntabilitas.
Pengamat Hardjuno Wiwoho menanggapi pernyataan Menkeu Purbaya mengenai kelanjutan penagihan utang BLBI, pakai frasa tak pernah kedaluwarsa.
Kejari Bogor menangkap buronan kasus penipuan jual beli tanah senilai Rp 5 miliar bernama Sri Hartono.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk membubarkan Satgas BLBI yang dibentuk pada 2021 silam.
Pemerintah saat ini sedang menyiapkan skema pemanfaatan lahan sitaan kasus korupsi untuk pembangunan rumah rakyat.
Anggota DPR RI Tommy Kurniawan meminta agar pernyataan publik soal perbankan tak ganggu stabilitas investasi.
Hardjuno Wiwoho menegaskan wafatnya Ekonom Kwik Kian Gie merupakan momen penting untuk mengingat kembali warisan sikap tegasnya menolak…
Hardjuno Wiwoho menegaskan uji materi Perppu PUPN ini semestinya menjadi momentum untuk membuka kembali kotak pandora keseluruhan proses…
Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp 14.715…
Direktur CBC Achmad Deni Daruri mengusulkan Kejagung berkolaborasi dengan BPK menyita dana judi online yang mengalir lewat sistem…
IKADIN menyebutkan bahwa penagihan utang negara berbau otoriter karena UU yang sudah ketinggalan zaman.
Dalam eksaminasi, IKADIN membahas tentang pemblokiran akses oleh Satgas BLBI dinilai menyimpang dari hukum.
Pegiat antikorupsi yang juga pengamat hukum Hardjuno Wiwoho menyoroti kinerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.
Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho menegaskan obligasi rekapitalisasi BLBI telah merampas hak hidup dan masa depan rakyat…
Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho menyebut skandal perbankan di Vietnam miris kasus BLBI di Indonesia.
Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho mengingatkan Menko Polhukan agar bekerja sungguh-sungguh menuntaskan skandal BLBI dan jangan sekadar…
Hakim Agung Yulius kembali menegaskan dukungan pihaknya terhadap upaya pengembalian uang negara yang dikemplang obligor atau debitur BLBI
Ketua TUN MA Hakim Agung Yulius menegaskan komitmennya membantu pengembalian hak negara terkait dengan dana BLBI
Pansus BLBI Jilid II DPD RI mendesak pemerintah agar memberikan sanksi berat kepada pengemplang uang negara yaitu debitur…
Gerakan HMS turun ke jalan untuk menyoroti kasus mega skandal korupsi keuangan negara BLBI lewat grup musik The…
Ketua LPEKN Sasmito Hadinegoro mendesak Pansus DPD RI serius menuntaskan kasus BLBI sebagai kasus korupsi terbesar sejak RI…
JPNN.com 
