Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tidak membantah dan tak membenarkan pendapat soal menurunkan daya beli masyarakat kuartal
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan jika komposisi kepemilikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung antara
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan redenominasi atau penyederhanaan rupiah harus disosialisasikan dengan
Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa perkembangan ekonomi, pengurangan kemiskinan dalam sepuluh tahun ini makin baik. Bahkan, ketimpangan
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku telah menyiapkan daftar daerah yang akan masuk program percepatan realisasi Perhutanan
Rumor perombakan Kabinet Kerja bergulir kembali. Presiden Joko Widodo kabarnya akan melakukan reshuffle jilid III. Ketua Presidium Perhimpunan…
Keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif dasar listrik pada periode 1 Juli hingga 31 Desember 2017 berimbas pada Rancangan…
Tarif dasar listrik tidak akan dinaikkan pada periode 1 Juli hingga 31 Desember 2017.
Pemerintah terus mematangkan konsep perhutanan sosial yang rencananya akan diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Juli 2017…
Pemerintah menjadikan investasi sebagai salah satu motor penggerak ekonomi domestik.
Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah tahun depan.
Inflasi sepanjang Mei lalu sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia (BI) dan ekonom, yakni 0,39 persen.
Tanda tangan yang dibubuhkan Presiden Joko Widodo pada Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk…
Program tax amnesty alias pengampunan pajak hanya mampu menjaring 972.530 wajib pajak (WP).
Belum puas dengan peringkat kemudahan berbisnis yang dibuat Bank Dunia, pemerintah akan menemui lembaga keuangan global itu.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj bicara apa adanya dalam acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional I dan…
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui adanya penambahan Proyek Strategis
Pemerintah terus berupaya mengurangi ketimpangan kemakmuran di Indonesia.
Lembaga pemeringkat Standard & Poor (S&P) belum juga menyematkan level layak investasi kepada Indonesia.
Indonesia masih menempati posisi ke-91 dalam peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) pada tahun lalu.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah belum bisa menyikapi RUU Pertembakauan yang menjadi…
JPNN.com 
