BEM Unusia menyampaikan empat sikapnya sebagai bentuk penolakan dinasti politik era kepemimpinan Jokowi.
Frans Magnis Suseno (Romo Magnis) sebut demokrasi di Indonesia terancam oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sentil…
Akademisi FH Unair Rosa Ristawati menyebut demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran setelah putusan MK. Terjadi pembajakan konstitusi.
Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Lili Romli mengkhawatirkan efek politik dinasti terhadap demokrasi…
Peneliti senior dari BRIN Profesor Lili Romli menilai dinasti politik menjadi persoalan karena membajak dan membonsai demokrasi khususnya…
Koalisi masyarakat sipil menganggap demokrasi Indonesia makin mundur dengan adanya putusan MK yang bikin Gibran bin Jokowi melenggang…
Gibran resmi diusung sebagai Cawapres Prabowo oleh Koalisi Indonesia Maju pada Minggu (22/10)
Bakal capres Prabowo Subianto menjawab pertanyaan kapan akan bertemu Megawati terkait Gibran Rakabuming yang ditetapkan jadi bakal cawapres.
Bakal capres Prabowo Subianto, yang berpasangan dengan bakal cawapres Gibran Rakabuming, bicara soal dinasti politik.
Guru Besar IPB Profesor Didin S. Damanhuri mengkhawatirkan gejolak ekonomi yang bisa saja terjadi bila masyarakat murka atas…
Pendiri LSI Denny JA menyatakan isu yang menyerang Gibran sebagai bagian dari membangun politik dinasti Jokowi itu akan…
Aksi demo terus dilakukan para mahasiswa dan pemuda di berbagai daerah menyikapi keputusan MK soal syarat capres-cawapres yang…
Sejumlah mahasiswa di Jawa Timur menggelar demo secara serentak sebagai bentuk penolakan terhadap putusan MK soal batas usia…
Apakah syarat pernah memimpin daerah meski di bawah 40 tahun akan dimanfaatkan keluarga Jokowi untuk keluar dari cengkraman Megawati?…
Aktivis antidiskriminasi Nia Sjarifuddin menilai keputusan MK menjadi karpet merah bagi dinasti politik.
Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut sensitivitas masyarakat untuk menolak praktik nepotisme seperti dinasti politik masih sangat kuat.
Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo dan meminta MK menolak usulan pengurangan usia capres dan cawapres.
Presiden Jokowi bakal merasakan dampak buruk apabila memang memaksakan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjadi penopang dinasti politik Presiden Jokowi.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengingatkan semua pihak soal dampak praktik politik dinasti.
Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti menilai politik dinasti yang dibangun Presiden Jokowi telah merusak…
JPNN.com 
