Hukum Senin, 03 Juni 2024 – 13:50 WIB
Usut Kasus Suap Gubernur Papua, KPK Periksa Direktur RGD Airlines Indonesia
KPK terus mengusut kasus dugaan suap kepada eks Gubernur Papua Alm. Lukas Enembe.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus suap jalur kereta api di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan.
KPK terus mengusut kasus dugaan suap kepada eks Gubernur Papua Alm. Lukas Enembe.
Mantan Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, La Ode Muhammad Rusman Emba divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 200…
Mantan Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, La Ode Muhammad Rusman Emba, dituntut 3 tahun 5 bulan penjara oleh Jaksa…
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mulanya menanyakan kepada Panji terkait potongan uang 20 persen yang diminta SYL dari…
Pemeriksaan itu penting untuk menelusuri dugaan aliran pencucian uang yang turut dinikmati keluarga SYL.
Kuasa hukum terdakwa Dadan Tri Yudianto, Willy Lesmana Putra meminta hakim membebaskan kliennya dari semua dakwaan dan tuntutan,…
Penyidik KPK sangat membutuhkan keterangan Shanty Alda untuk mengungkap secara terang benderang kasus dugaan suap gubernur Maluku Utara
Bareskrim ingin mengambil keterangan Firli sebagai tersangka dan mempercepat melengkapi berkas perkara.
Penyidik Bareskrim Polri menetapkan dua orang tersangka dalam kasus suap pengurusan DID Kota Balikpapan.
Dadan Tri Yudianto mengungkapkan adanya kejanggalan dalam perkara yang menjeratnya sebagai terdakwa dalam perkara dugaan suap pengurusan perkara…
KPK telah merampungkan penyidikan kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara yang menjerat Stevi…
Setelah diperiksa KPK, Idrus Marham mengaku pernah menjabat sebagai komisaris PT CLM.
Tiga bos tambang mangkir dari panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengamankan uang tunai senilai Rp 69,9 juta
KPK menetapkan tersangka melalui gelar perkara setelah memeriksa sejumlah pihak yang diringkus dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah pihak, uang, dan barang bukti lainnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta.
Wamenkumham Eddy Hiariej meminta KPK menunda pemeriksaan terhadapnya dengan alasan sakit.
Eddy Hiariej itu disebut mendadak sakit sebelum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.
Selain Eddy Hiariej, KPK disebut-sebut telah menetapkan tiga tersangka lain dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan suap di…