KontraS tidak setuju dengan langkah Presiden Joko Widodo yang mengangkat dua penjahat HAM jadi pejabat Kementerian Pertahanan
Rancangan draf perpres TNI menangani terorisme ini terlalu melampaui tugas pokok militer sehingga harus direvisi
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat, P2D, PKBI, YLBHI, YLKI, dan WALHI…
Wakil Koordinator Kontras Ferry Kusuma berharap agar Kabareskrim yang baru dapat membawa perubahan, dan kemajuan bagi Polri.
Komisi untuk Orang dan Korban Tindak Kekerabatan (KontraS) Sumut menilai, betapa buruknya sistem manajemen intelijen kepolisian dalam pengamanan…
Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut mengecam tindakan refresif kepolisian dalam pengamanan aksi mahasiswa…
Kontras menyayangkan keputusan Polda Jawa Timur menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka.
Kontras menilai, seharusnya polisi mencaritahu dahulu sosok yang menaruh bendera Merah Putih di area asrama mahasiswa Papua dan…
Moeldoko meyakini masih ada aktor utama yang belum terungkap dalam kasus dugaan rencana pembunuhan 4 tokoh yang melibatkan…
Sikap polisi itu telah melanggar ketentuan pasal 60 KUHP, di mana setiap tersangka berhak untuk menerima kunjungan dari…
Sulitnya menelusuri dan memverifikasi informasi tentang korban dan tersangka kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta dikeluhkan lembaga advokasi dan…
Rencana Menko Polhukam membentuk Tim Hukum Nasional dinilai berlebihan dan berpotensi melanggar HAM.
Komisi bagi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Joko Widodo agar tidak menyetujui pembentukan Dewan…
TNI bisa saja dilibatkan asal hanya dalam situasi tertentu bukan semuanya ikut dalam aksi pemberantasan terorisme.
Setelah 3 tahun Jokowi jadi presiden, ternyata belum ada upaya nyata untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM berat. Padahal, Nawacita…
M. Hidayat Simanjuntak sudah kerap lapor ke polisi. Terbaru yang menghebohkan publik, dia melaporkan putra Presiden Jokowi, Kaesang…
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontas) Yati Andriani khawatir pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut
KontraS akan mengajukan kasasi atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur yang mengabulkan permohonan Sekretariat Negara, untuk…
JPNN.com 
