Pengamat politik Rocky Gerung, menyebut Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno bakal marah seandainya membaca rancangan Omnibus Law klaster…
Dalam catatan Indef, pemerintahan era Jokowi sudah membuat sekitar 6300 peraturan menteri selama 2015 hingga 2018.
Direktur KPPOD, Robert Endi Jaweng mengatakan akar masalah terkait regulasi yang disharmoni dan bahkan konfliktual baik vertikal maupun…
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja segera disahkan.
KSPSI memang dikenal dekat dengan pemerintah karena telah menjadi pendukung Presiden Jokowi sejak maju Pilgub DKI di 2012,…
Omnibus Law bermanfaat untuk menghilangkan tumpang tindih antar PUU, efisiensi proses perubahan/ pencabutan PUU, serta menghilangkan ego sektoral.
RUU ini menyediakan perlindungan dan penguatan bagi UMKM, baik dari segi permodalan, akses kredit, pemasaran sampai pelatihan.
RUU Cipta Kerja khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan ini justru akan sangat berpihak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Pengaturan upah minimum mengacu pada pertumbuhan ekonomi, tidak adil karena setiap daerah berbeda-beda kondisi ekonominya.Dampaknya buruh bisa tekor.
Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengatakan isu sertifikasi halal dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja tetap…
Baidowi memandang pengaturan upah minimum oleh Gubernur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan mengacu pada pertumbuhan ekonomi, tidak…
Intinya RUU Omnibus Law mengedepankan kecepatan pelayanan tanpa mengabaikan penegakan hukum yang tegas
Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta pemerintah memprioritaskan UMKM dalam Rancangan Undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja.
Pembahasan RUU Omnibus Law lebih baik prosesnya melalui Badan Legislasi ketimbang Pansus.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ketidakkompakan menteri di pemerintahan Presiden Jokowi soal omnibus law RUU Cipta…
Pasal tersebut mengatur soal kemungkinan Peraturan Pemerintah (PP) bisa menggantikan Undang-undang.
Adanya kecenderungan ke arah pemerintahan otoriter itu dimulai dari rumusan norma dalam Pasal 170 Ayat (1) RUU Cipta…
AMAN menilai, substansi pengaturan RUU Cipta Kerja bertentangan dengan Hak Konstitusional Masyarakat Adat.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak para ulama memberi masukan untuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan…
Sekjen PPP Arsul Sani tidak yakin terjadi salah ketik terkait draf Pasal 170 Omnibus Law RUU Cipta Kerja,…
Irwan menilai, masuknya pasal 11 dan pasal 18 UU Pers ke dalam RUU Cipta Kerja mengancam kebebasan pers.
JPNN.com 
