Irwan Fecho menilai, lewat omnibus law Cipta Kerja, semua yang menghambat investasi akan dihilangkan, tak peduli menyengsarakan buruh.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai lucu sampai terjadi salah ketik terkait draf Pasal 170 Omnibus…
Pemerintah tidak mungkin membuat aturan yang memungkinkan sebuah Peraturan Pemerintah (PP), bisa mengganti Undang-undang seperti ketentuan dalam pasal…
Menteri Ida membantah pihaknya tidak melibatkan kaum buruh dalam menyusun draf RUU Omnibus Law.
Menko Polhukam Mahfud meyakini DPR RI akan mengubah sendiri redaksi kalimat dalam pasal yang salah ketik.
Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mengkritik pemerintah yang mengaku telah salah ketik dalam menyusun Pasal 170…
Jubir FPI Munarman, merasa ragu dengan pernyataan Menkumham Yasonna Laoly, yang mengaku ada kesalahan ketik saat menyusun Pasal…
Rumusan pasal 170 itu pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengubah Undang-Undang (UU) melalui Peraturan Pemerintah atau…
Ketentuan pada pasal yang terdiri dari tiga ayat itu, pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengubah Undang-Undang…
Draft RUU Cipta Kerja yang salah ketik terjadi pada Pasal 170 yang mengatur beleid bahwa Peraturan Pemerintah (PP)…
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mengakui ada kesalahan ketik dalam draf Rancangan Undang-undang Pasal 170 dalam Omnibus…
Wakil Ketua DPR Aziz S, merespons adanya ketentuan Pasal 170 di dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja,…
RUU Cipta Lapangan Kerja dinilai sama sekali tidak tercermin adanya prinsip ketenagakerjaan bahkan menghilangkan kesejahteraan yang selama ini…
Yang penting, menurut Bima, bukan soal penghapusan melainkan penyederhanaan perizinan.
Salah satu isi draf Omnibus Law yang didengar Bima Arya yakni ketentuan Bupati bisa diberhentikan oleh seorang Gubernur.
Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum Partai Golkar Muslim Jaya Butar Butar meminta dan memperingatkan Viktus Murin untuk tidak…
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia tak terima RUU Omnibus Law memberi ruang untuk perusahaan outsourcing yang selama ini dianggap…
Andi Gani sampai kehilangan kata-kata untuk menggambarkan betapa banyak isi dari Omnibus Law Cipta Kerja yang merugikan buruh.
Pemerintah tetap bisa menindak tegas para perusak lingkungan lewat aturan di RUU Omnibus Law
RUU Omnibus Law diharapkan mampu menjadi pengatur bagi pemerintah, pasar dan pengusaha.
Dengan metode Omnibus Law, perbaikan undang-undang lebih mudah, terarah, dan dapat diselesaikan.
JPNN.com 
