Kepala BKN sudah tanda tangan digital (DS) kelulusan PPPK 2019 tahap satu untuk 314 instansi. Sementara yang mendapatkan formasi…
Menurut Bambang, dengan pemaksaan pemerintah pusat ini akan membuat daerah terpaksa berutang. Sementara dalam sistem penganggaran, tidak boleh…
Seiring terbitnya PP Nomor 13 Tahun 2019, pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah alias Pemda kian ketat.
Ratu Tatu mengaku ingin sekali memberikan status jelas untuk honorer K2 maupun nonkategori di Serang melalui PPPK tapi…
Jumlah pemerintah daerah (pemda) yang mengajukan usulan formasi kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) semakin banyak.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta seluruh jajaran pemerintahan di daerah untuk segera menyelesaikan masalah stunting atau pengerdilan.
tahun 2018 Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Klaten sudah tersalurkan hampir 100 persen, sehingga sangat membantu mengurangi…
Pendaftaran PPPK dari honorer K2 masih menjadi polemik terkait dengan sumber pendaaan yang harus dibebankan ke pemda.
Dengan alasan tidak punya anggaran, sejumlah daerah ini tidak ikut membuka pendaftaran PPPK dari honorer K2.
Pemda diwajibkan melakukan verifikasi data honorer K2 yang daftar PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Hanya honorer K2…
Pemkab Bondowoso juga tidak ikut membuka pendaftaran PPPK dari honorer K2 tahap pertama.
Kabupaten Pangkep, Sulsel, juga tidak siap membuka pendaftaran PPPK dari honorer K2 lantaran masalah anggaran untuk gaji PPPK.
Kabupaten Bantaeng termasuk daerah yang siap membuka pendaftaran PPPK dari honorer K2 namun kuota akan dikurangi karena beban…
Pimpinan honorer K2 mendesak pemerintah agar menunda pendaftaran PPPK karena daerah belum siap soal anggaran.
Sejumlah pemda tidak akan membuka pendaftaran PPPK dari honorer K2 jika disuruh menanggung anggaran gaji.
Jokowi meminta pemerintah daerah melibatkan pakar kebencanaan dalam perencanaan pembangunan di daerah. Sebab, pembangunan daerah ke depan harus…
Pemerintahan Jokowi pada 2019 fokus pengembangan SDM, pemda daerah wajib mengalokasikan anggaran pengembangan bagi aparatur pemerintahannya.
Pemda tak memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan Moratorium terhadap Pekerja Migran Indonesia. Hal tersebut berdadarkan UU Nomor 18…
Keputusan moratorium pengiriman PMI yang dilakukan oleh Pemda yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia dalam suatu perspektif…
Pemda menolak untuk membayar gaji PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) karena kemampuan fiskal daerah sangat terbatas. Kepala…
Karolin meminta pemerintahan Jokowi tidak melepas tanggung jawabnya untuk mengangkat honorer Kategori Dua (K2) melalui jalur PNS maupun…
JPNN.com 
