Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menyatakan, langkah pemerintah menerbitkan Perppu Ormas semata0mata demi mempertahankan NKRI.
Pada prinsipnya tentara sangat mendukung kebijakan politik negara menerbitkan Perppu Ormas
Perppu Ormas dianggap bertentangan dengan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menyatakan bahwa pembahasan Perppu Ormas berbeda dengan pembahasan Undang-Undang.
Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan, keputusan pemerintah membubarkan organisasinya merupakan tindakan semena-mena.
Pakar hukum tata negara Azyumardi Azra mengakui tidak ada kegentingan memaksa yang mengharuskan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu…
NasDem tetap akan mendukung Perppu Ormas dalam rangka untuk perbaikan dan pengaturan sebagaimana sikap awal.
Pakar hukum Romli Atmasasmita menilai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas memiliki celah kelemahan. Karena itu, kelemahan…
Azyumardi Azra menepis anggapan bahwa Perppu Ormas akan membuat pemerintah kembali otoriter. Sebab, praktik demokrasi di Indonesia tak…
Yusril Ihza Mahendra menyatakan, tidak ada kegentingan yang memaksa sebagai alasan bagi pemerintah untuk menerbitkan Perppu Ormas.
Komisi II DPR mengundang tujuh akademisi untuk membahas rapat dengar pendapat umum guna membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang…
Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan mengikat bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah akan menghargai apa pun keputusan DPR atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017…
Komisi II akan menggelar rapat internal bersama para pakar, ormas, akademisi dan pihak-pihak terkait untuk dimintai masukan tentang…
Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding memastikan bahwa pemerintah mendapat dukungan penuh pihaknya dalam hal Perppu Ormas
Perppu ormas diminta dibahas dengan DPR
Fadli Zon mengharapkan Komisi II DPR yangs edang membahas Perppu Ormas juga mengundang HTI untuk meminta masukan. Sebab,…
Namun keputusan apakah perppu tersebut bisa diterapkan menjadi undang-undang, Tjahjo menyerahkannya pada DPR.
Pemanggilan Panglima TNI dan Kapolri untuk bahas Perppu Ormas
Fraksi Gerindra dan PAN cenderung menolak Perppu Ormas, namun Golkar secara tegas mendukung Perppu tersebut.
Komisi II DPR menggelar rapat dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemendagri dan Kemenkominfo membahas Perppu Ormas.
JPNN.com 
