Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI Persaudaraan), Ipong Wijaya Kusuma, akhirnya memenangkan gugatan merek PITI
Kedua penggugat sebagai nasabah BCA merasa kecewa karena uang simpanan mereka senilai Rp 6,35 miliar lenyap.
Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menganggap PN Jakpus tidak memiliki kewenangan untuk memutus soal kepemiluan.
Presidium Nasional Fokkal Bernard mengatakan penundaan acara tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan.
Partai Prima siap mencabut gugatan yang sebelumnya telah diputus PN Jakpus, dimana KPU diperintahkan tunda tahapan Pemilu 2024,…
Waketum PAN Viva Yoga Maluadi menyentil Romahurmuziy alias Rommy PPP yang meragukan Pemilu 2024 bakal diadakan tepat waktu.
Direktur Eksekutif CSIIS Sholeh Basyari menilai gugatan Partai Prima ke PN Jakarta Pusat sudah tepat
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin turut mengomentari putusan PN Jakarta Pusat yang meminta penundaan Pemilu sampai Juli 2025.
Presiden Jokowi menyatakan dirinya tetap melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan agenda yang sudah ditentukan.
Dahlan Iskan menulis reaksi Ketum Partai Prima Agus Jabo atas putusan PN Jakpus soal penundaan Pemulu 2024. Begini…
Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Demokrasi Politik dan Pemerintahan Imam Rinaldi Nasution mengkritik munculnya isu hangat tentang penundaan…
KPU Jember tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 meskipun PN Jakpus memerintahkan penundaan pemilu hingga 2025.
Politikus PKB Luqman Hakim curiga yang ingin menggagalkan Pemilu 2024, merespons putusan PN Jakpus yang perintahkan KPU tidak…
Sekjen PDIP menyampaikan kekuatan besar di balik putusan itu hanya mereka yang tidak memiliki kesadaran politik tetapi menggunakan…
Begini sindiran politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto terhadap majelis hakim PN Jakpus yang perintahkan penundaan Pemilu 2024.
Politisi senior di Riau Kordias Pasaribu menilai bahwa putusan untuk menunda Pemilu 2024 bukan ranah PN Jakpus
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu berbuntut panjang.
Ketua DPP-ARUN Bob Hasan mengatakan KPU harus melaksanakan putusan PN Jakpus untuk mencegah hasil Pemilu 2024 cacat hukum
Menurut PN Jakpus, KY adalah lembaga yang diberikan wewenang dalam undang-undang untuk memeriksa hakim yang diduga melanggar kode…
Hakim Tengku Oyong memiliki aset tanah dan bangunan yang tersebar di Sumatera Utara.
KY menganggap putusan PN Jakpus yang meminta Pemilu 2024 ditunda menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat.
JPNN.com 
