Praktisi hukum menilai tindakan penyitaan kafe de'Clan dan rumah di kawasan Sentul melanggar hak konstitusi.
Praktisi hukum menilai audit dugaan rekayasa keuangan di PT Pos Indonesia belum otomatis mengarah pada pidana.
Pelaku usaha diingatkan melengkapi administrasi korporasi sebelum menyesuaikan KBLI 2025 di OSS.
Praktisi Hukum Sedek Rahman Bahta mendukung pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait posisi Polri langsung berada di…
Dhifla menyoroti hal yang cukup penting dalam KUHAP baru, salah satunya terdapat penguatan fungsi dan hak advokat
Praktisi hukum menilai bahwa vonis Fariz RM terlalu ringan dan seharusnya dihukum maksimal.
Sejumlah praktisi hukum mendorong harmonisasi regulasi kepailitan lewat seminar internasional yang diadakan FKNK Law Firm dan Harvardy Law…
Praktisi Hukum Dr. Steven Y Pailah menilai PT Hakian Wellem Rumansi yang beroperasi di Minahasa Tenggara seharusnya tidak…
Diskusi ditutup dengan seruan untuk memperkuat wacana akademis dalam mengawal kasus hukum penting.
Praktisi hukum M Arif Sulaiman menyoroti Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang dibahas…
Dua praktisi hukum ini meluncurkan buku berjudul IHLEGAL merespons fenomena di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua advokat tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis lepas perkara korupsi ekspor CPO
Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni Nasution menyampaikan bahwa organisasinya terdiri dari kumpulan purnawirawan
Kewenangan intelijen hingga perampasan aset pada UU Kejaksaan mendapat sorotan dari para pakar hukum.
Jubir Petisi Ahli Ramadani Rahman menyampaikan terpilihnya Pitra secara aklamasi merupakan pertanda baik bagi kemajuan organisasi.
Praktisi hukum Edi Danggur mengatakan dasar pertimbangan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka sangat berbau politis.
Advokat sekaligus praktisi hukum dan politik Bambang Riyanto merasa RUU Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan perlu dikaji…
Hukum merupakan alat untuk memcapai keadilan hanyalah Lips Service belaka. Yang terjadi adalah hukum merupakan subordinat dengan kekuasaan.
Sejumlah guru besar dan praktisi hukum mendesak pemerintah mencabut Permen LH Nomor 7 Tahun 2014.
Praktisi hukum Syamsul Bahri menolak pemberian kewenangan penyidik kepada Kejaksaan.
Praktisi hukum perusahaan dan hubungan industrial yang berkompeten menjadi pilar utama dalam menegakkan hubungan industrial yang lebih baik
JPNN.com 
