Aziz Syamsuddin merespons sikap pemerintah terkait langkah kerja Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun…
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko langsung merespons keluhan yang disampaikan Midiyanto.
La Nyalla menyatakan tanah yang diberikan ini harus produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset baik melalui kebijakan Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerakan Kebangkitan Petani (Gerbang Tani) Idham Arsyad mengatakan, hingga saat ini konflik…
Inilah dukungan Azis Syamsuddin atas langkah Presiden Jokowi yang menginginkan percepatan dan akselerasi program reforma agraria.
Dalam rangka merumuskan Reforma Agraria konteks Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian ATR/BPN mempertimbangkan dan menghormati masyarakat hukum…
Keberhasilan Reforma Agraria membutuhkan dukungan semua pihak dari pusat hingga daerah.
Program reforma agraria bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan penataan agraria ke depan akan dilakukan dengan penerapan sistem berkelanjutan.
GTRA ditargetkan menyelesaikan perencanaan program kerja dalam setahun ke depan.
GTRA Kementerian ATR/BPN turun ke Papua untuk melakukan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
Kementerian ATR/BPN juga fokus menyelesaikan dan mencegah terjadinya masalah pertanahan di seluruh Tanah Air.
Pelantikan pejabat baru ini sesuai PP Manajemen PNS dan memenuhi kbeutuhan organisasi.
Wamen ATR/BPN Surya Tjandra mengapresiasi terbentuknya Gugus Tugas Masyarakat Adat di Papua.
Reforma agraria dimulai melalui pola penyelesaian untuk obyek Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, melalui program Reforma Agraria masyarakat tidak hanya diberi tanah sebagai modal usaha produktif,…
Ketua Dewan Nasional KPA Iwan Nurdin menyampaikan beberapa fakta dan masalah agraria yang terjadi selama pelaksanaan Reforma Agraria…
Presiden Joko Widodo telah menetapkan Reforma Agraria sebagai salah satu Program Prioritas Nasional. Hal ini juga tertuang dalam…
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria…
Henry menjelaskan, luas lahan Prabowo jumlahnya sangat besar berbanding jauh dengan penguasaan tanah mayoritas masyarakat Indonesia.
JPNN.com 
