Bamsoet gerah karena DPR selama ini dijadikan kambing hitam atas tidak tuntasnya revisi UU Antiterorisme.
Said Salahudin mengatakan cara terbaik mempertemukan kubu oposisi dan pendukung pemerintah dalam pemberantasan terorisme yaitu lewat jalur DPR.
Menurut adik Ketum Gerindra Prabowo Subianto itu, pemerintah belum sepakat mengenai definisi terorisme.
Partai Gerindra melaporkan sebelas akun di media sosial yang dianggap telah menyebar fitnah.
koopssusgab TNI harus sejalan dengan UU TNI dan UU Antiterorisme yang sedang direvisi di DPR.
Sekum Bamusi Nasyrul Falah Amru menyatakan, penegak hukum perlu tambahan kewenangan dalam memberantas terorisme, terutama dalam memanfaatkan data…
Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy menyatakan pascateror bom Surabaya ada tiga hal yang perlu…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyampaikan definisi terorisme
Menurut Syarief, Koopssusgab mungkin saja dibutuhkan jika keadaan sudah gawat darurat dan sebelum revisi UU Antiterorisme disahkan.
Ikatan Alumni Syam Indonesia (Alsyami) meminta DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Antiterorisme
Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menilai tak ada korelasinya atara revisi UU Antiterorisme dengan gagalnya polisi mencegah serangan…
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan keberadaan UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Terorisme belum mampu menjawab kebutuhan penanggulangan aksi terorisme.
Ketua Badan Kehormatan DPD, Mervin IS Komber mendukung percepatan pembahasan dan pengesahan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme…
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto memastikan revisi revisi Undang-undang Antiterorisme tinggal menunggu persetujuan parlemen dan pemerintah.
Partogi Nainggolan mengatakan perdebatan soal definisi terorisme dalam revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak boleh berlarut-larut.
Hamdan Zoelva mengatakan, rentetan aksi teroris belakangan ini sudah cukup menjadi alasan untuk menerbitkan perppu yang mensyaratkan kegentingan…
Desakan agar DPR segera mengesahkan revisi UU Antiterorisme muncul setelah terjadinya rangkaian serangan teror di Indonesia.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membantah pembahasan revisi Undang-undang Antiterorisme mangkrak di parlemen
Ketua Umum PPP M Romahurmuzy menyatakan, pembahasan RUU Antiterorisme sudah sangat mendesak untuk diselesaikan agar bisa segera diberlakukan.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) langsung bergerak cepat setelah Undang-Undang (UU) Antiterorisme disahkan.
JPNN.com 
