Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Atgas mengatakan Presiden Joko Widodo belum bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang…
DPD RI dan DPRD bersinergi dalam menyatukan pemikiran sekaligus pandangan-pandangan yang dapat membangun sistem yang lebih baik.
Presiden Jokowi hingga kini masih mengkaji apakah akan menandatangani lembaran negara pengesahan RUU MD3 menjadi Undang-Undang atau tidak,…
Menurut Bambang, DPR berharap Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap untuk menandatangani UU MD3.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan pihaknya akan menerima apa pun putusan MK terkait UU MD3.
Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Johnny G Plate menyampaikan interupsi terkait permasalahan Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD,…
Fahri Hamzah heran dengan langkah Jokowi yang mengundang pakar ke Istana untuk membahas UU MD3, daripada mendengar partai…
Tak masalah jika presiden tak menandatangani UU MD3. Sesuai aturan jika dalam masa 30 hari presiden tidak tanda…
Dahulu Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi presiden pernah mengeluarkan perppu demi merespons protes publik atas UU Pilkada yang…
Merujuk beberapa pasal dalam UU MD3 hasil revisi, bukan tidak mungkin dapat menjadi penanda Indonesia masuk dalam genggaman…
Presiden Jokowi mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian tentang perlu tidaknya menandatangani UU MD3.
Boyamin menilai Yasonna telah melakukan fait accompli kepada Presiden Jokowi sehingga terkesan memaksa orang nomor 1 di Indonesia…
Fahri Hamzah juga menduga Jokowi sedang pencitraan dengan tidak mau menandatangani UU MD3.
Meskipun UU MD3 tidak ditandatangani presiden dalam jangka waktu 30 hari, aturan itu tetap akan berlaku sah dan…
UU MD3 baru hasil revisi kemungkinan tidak akan ditandatangani Presiden Joko Widodo. Namun, UU itu tetap bisa sah…
Presiden Joko Widodo kaget dengan lolosnya pasal di UU MD3 soal hak imunitas DPR.
Banyak informasi beredar bahwa UU MD3 membatasi ruang gerak masyarakat maupun pers dalam mengawasi kinerja parlemen.
Saat ada regulasi baru yang berkaitan dengan Polri, pihaknya langsung melakukan kajian.
Kalau anggota dewan membutuhkan informasi, mereka bisa bertanya langsung kepada konstituennya, bukan dengan cara memanggil paksa.
Indikasi barter antara pemerintah dan DPR dalam UU MD3 terlihat dari sikap Menkumham Yasonna H Laoly yang adem…
Penasihat Fraksi PPP di DPR Arsul Sani mengatakan, revisi Pasal 73 UU MD3 rumusan awalnya bukan setiap orang,…
JPNN.com 
