Dua pengamat berbeda pendapat soal menilai DPR terkait UU MD3. Ada yang bilang cerdas, ada yang menyebut licik. Sementara…
Bambang Soesatyo menyatakan, dirinya sebagai ketua DPR akan bertanggung jawab atas apa pun keputusan lembaga yang kini dipimpinnya,…
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, lembaga yang dipimpinnya tidak antikritik. Menurut dia, DPR justru sangat membutuhkan kritik.
Isi dari Pasal 122 UU MD3 dianggap sangat multitafsir dan berpotensi mengancam kebebasan pendapat masyarakat.
Pasal 73 UU MD3 mengatur terkait pemangilan paksa ketika DPR sudah melayangkan panggilan sebanyak lebih dari tiga kali.
Pasal 73 UU Nomor 17/2014 Tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) hasil revisi telah mengusik kehidupan masyarakat.
DPR tidak semestinya mencampuri ranah penegakan hukum yang menjadi porsi kepolisian. Terlebih, KUHP sudah mengatur hukuman bagi penghina…
Pasal 245 UU MD3 mengenai pemberian izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap anggota DPR yang akan diperiksa penegak…
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Atgas mengatakan Pasal 245 Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD…
Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai wajar jika publik mempertanyakan penambahan kursi untuk wakil ketua MPR dan DPR. Sebab,…
KPK memiliki undang-undang tersendiri yang tak harus mengacu pada UU MD3 untuk memeriksa anggota DPR dalam penyelidikan ataupun…
Fadli Zon menyatakan pasal penghinaan parlemen dalam UU MD3 baru hasil revisi bukan karena para wakil rakyat di…
Fraksi Partai Nasdem dan PPP sudah menyatakan menolak dan kemudian memutuskan walk out dari rapat.
PDI Perjuangan segera menyiapkan nama-nama kadernya yang akan ditempatkan sebagai pimpinan MPR dan DPR seiring perubahan Undang-undang MD3.
Badan Legislasi (Baleg) bersama pimpinan fraksi dan pimpinan DPR menggelar rapat dengan Menkumham Yasonna Laoly membahas Revisi UU…
Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupaya merampungkan revisi Undang-undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa DPR berhak menggunakan hak angket untuk menyelidiki Komisi Pemberantasan…
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan upaya mengerdilkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah terjadi sejak beberapa tahun…
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asri Anas mempertanyakan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meyakin seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju dengan…
Anggota DPR berinisiatif mengajukan penguatan hak imunitas atau hak kebal hukum. Selama ini hak tersebut belum diatur secara…
JPNN.com 
