JPNN.com 
Menristekdikti Pastikan tak Ada SKTM Bodong di PTN
jpnn.com, JAKARTA - Banyaknya surat keterangan tidak mampu (SKTM) bodong yang digunakan masyarakat pada pendaftaran PPDB (penerimaan peserta didik baru) ikut jadi perhatian Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir. Menurut dia, masalah SKTM tidak lagi terjadi di perguruan tinggi negeri (PTN).
"SKTM enggak jadi masalah lagi di PTN. SKTM hanya jadi masalah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah," ujar Menteri Nasir di Kampus Universitas Negeri Yogjakarta (UNY), Jumat (13/7).
Dia mengungkapkan, sejak 2010 telah membenahi sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Diponegoro (Undip). Sistem ini berhasil dan kemudian diusulkan untuk diterapkan secara nasional.
Sistemnya berupa pemberlakukan sistem silang uang kuliah tunggal (UKT). Mahasiswa yang orangtuanya kaya dimintakan UKT besar. Sedangkan yang tidak mampu biaya kuliahnya gratis.
"Mahasiswa yang tidak mampu tetap bisa masuk kuliah di PTN tanpa bayar lewat bidikmisi. Mereka tidak perlu memalsukan SKTM," terangnya.
Dia pun meminta mahasiswa untuk tidak protes dengan besaran UKT yang ditetapkan rektor. Sistemnya sudah diatur karena ada afirmasi. Yang kaya menopang mahasiswa miskin agar bisa menikmati pendidikan tinggi. (esy/jpnn)
Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, kasus SKTM bodong dalam proses PPDB, tidak terjadi dalam pendataran mahasiswa baru di PTN.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- 5 Poin Aturan Baru Jalur Zonasi PPDB SMA SMK 2024 di Jatim, Syarat KK Diubah
- Anies Akan Atasi Masalah Zonasi dengan Menyetarakan Sekolah Swasta dan Negeri
- Fraksi PAN DPR Dukung Kebijakan Bima Arya Pecat Kepsek Terlibat Pungli
- Prof Zainuddin Menilai PPDB Zonasi Bisa Dilanjutkan dengan Perbaikan
- Konon, Presiden Jokowi Mempertimbangkan Hapus PPDB Tahun Depan
- Kecurangan PPDB Mulai Diusut Polisi dan Jaksa, Ada Unsur Pidana
