Partai Koalisi Wajib Dukung Pilihan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mengingatkan partai yang tergabung dalam koalisi wajib mendukung pilihan pemerintah dalam rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

“Ya kan kalau masih posisinya adalah partai koalisi pemerintah, kan kewajiban moral dan politiknya begitu,” kata anggota Pansus RUU Pemilu Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7).

Seperti diketahui, dua partai pendukung pemerintah PAN dan PKB belum memutuskan memilih paket A yang diusung PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo. Paket A itu berisikan mbang batas presiden 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10, konversi suara saint lague murni.

Menurut Arif, memang masih ada waktu untuk melakukan komunikasi politik supaya partai pendukung pemerintah satu suara. “Lobi masih jalan, masih ada waktu,” tegas anggota Komisi II DPR itu.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya masih terus melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi yang ada untuk menyamakan persepsi soal lima isu krusial. Terutama soal presidential threshold.

“Tapi, saya juga sering menyampaikan ke para pimpinan (partai) politik untuk usahakan musyawarah mufakat dan jangan menang-menangan antarkita,” kata Zulkifli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7).(boy/jpnn)