Jumat, 19 Desember 2014 | 06:50:31
Home / Nasional / Hasil Audit Keuangan Kemendiknas Disclaimer

Senin, 06 Juni 2011 , 05:50:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Audit umum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penggunaan dana APBN 2010 Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah rampung. Hasilnya, audit Kemendiknas tidak mendapatkan opini (disclaimer) dari BPK. Hasil itu menurun daripada audit 2009 yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Audit BPK terhadap laporan keuangan anggaran Kemendiknas 2010 dimulai sekitar dua bulan lalu. Dana APBN 2010 yang masuk ke kantong Kemendiknas sebesar Rp 225,2 triliun. Sebagian besar anggaran itu habis untuk mengembangkan kemampuan tenaga pendidik atau guru.

Selesai mengaudit, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan Kemendiknas disclaimer. Kesimpulan audit 2010 itu menurun daripada audit anggaran 2009 yang mendapatkan opini WDP. Tahun lalu opini WDP tersebut berujung pada dugaan aliran duit liar dan berpotensi merugikan negara Rp 2,3 triliun. Untuk tahun ini, Kemendiknas belum mendapatkan informasi dari BPK dugaan adanya aliran uang liar.

Keputusan audit laporan keuangan disclaimer oleh BPK itu berdasar beberapa faktor. Pertama, BPK menilai Kemendiknas belum memberikan laporan keuangan dengan baik. Kedua, Kemendiknas dinilai tidak memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Ketiga, penyajian pelaporan kurang lengkap dan tidak patuh terhadap undang-undang. Keempat, sistem pengendalian internal (SPI) masih lemah.

Menanggapi hasil audit BPK yang disclaimer itu, Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi Media Sukemi membenarkan bahwa pihaknya mendapatkan hasil tersebut. Dia mengatakan, dari hasil audit tersebut, BPK bakal mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada Kemendiknas. "Kami siap menindaklajuti rekomendasi itu," kata Sukemi tadi malam, yang saat dihubungi berada di Bali.

Sukemi menambahkan, hingga tadi malam, pihaknya belum mendapatkan data secara perinci kelemahan-kelemahan dalam laporan keuangan Kemendiknas. Jadi, dia belum berani menjelaskan pos-pos pengeluaran anggaran apa yang disorot BPK. Dia mengatakan, pembacaan BPK tersebut masih sebatas laporan umum. "Kami menunggu laporan detailnya," kata dia.

Di bagian lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hasil audit disclaimer merupakan indikator kemerosotan akuntanbilitas di Kemendiknas. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menjelaskan, hingga sekarang Kemendiknas belum terbuka dalam penggunaan dana APBN.

Sebagai kementerian yang bersinggungan langsung dengan kepentingan publik, Febri mengharapkan Kemendiknas lebih terbuka. Dia juga mengatakan, selama ini kontrol internal yang berjalan di Kemendiknas belum optimal. "Tahun lalu dengan status WDP saja memunculkan indikasi kerugian negara, apalagi yang sekarang," kata dia.

Dia berharap, jika benar-benar muncul dugaan penyelewengan dalam penggunaan anggaran keuangan, BPK segera melakukan audit investigatif. Dengan cara itu, diharapkan laporan keuangan di instansi berlabel tut wuri handayani itu bisa lebih baik daripada tahun lalu. "Idealnya, setelah WDP, harus naik tingkat menjadi WTP (wajar tanpa pengecualian, Red)," tandasnya. (wan/c4/iro)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
 
        1. 08.06.2011,
          16:28
          catur
          Untuk berbenah bisa dimulai dari audit investigasi oleh BPK mengingat dana pendidikan adalah untuk generasi penerus bangsa. Jangan korupsi.
        2. 06.06.2011,
          06:41
          hermina sujono hadi
          sangat memprihatinkan ketika kemendiknas disclaimer...maka segeralah kemendiknas BEBENAH