Jumat, 31 Oktober 2014 | 16:09:58
Home / Ekonomi / Pakar Hukum: Inefisiensi di PLN Bukan Korupsi

Selasa, 30 Oktober 2012 , 06:06:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Guru besar ilmu hukum Universitas Indonesia (UI), Erman Rajagukguk, menilai inefisiensi Rp 37,6 triliun di PT PLN sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak serta merta bisa dianggap sebagai kerugian negara. Menurutnya, direksi PLN tetap memiliki diskresi untuk melakukan tindakan demi kepentingan yang lebih besar.

Hal itu disampaikan Erman saat dimintai tanggapannya tentang hasil audit BPK yang mengungkap adanya inefisiensi di PLN saat direktur utamanya dipegang Dahlan Iskan. "Diskresi itu. Bahwa saya harus hidupkan listrik ini, Jakarta jangan mati. Kalau listrik sampai mati-hidup, mati hidup, itu lebih rugi lagi negara," kata Erman kepada JPNN yang menemuinya usai menjadi ahli pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/10).

Mantan Deputi Sekretaris Kabinet itu menegaskan, pengeluaran uang perusahaan belum tentu menjadikan inefisiensi. Alasannya, faktor sebab-akibat juga harus diperhitungkan.

"Hitung pula dong kalau misalnya keputusan itu tidak diambil, implikasinya apa. Justru menurut saya itu efisien, karena menekan inefisiensi yang bisa lebih banyak lagi," lanjutnya.

Erman mengakui, PLN memang masih menerima subsidi dari pemerintah sehingga uang yang ada di perusahaan plat merah itu pun tetap uang negara. Hanya saja, lanjutnya, inefisiensi yang menimbulkan kerugian negara tidak bisa otomatis dianggap korupsi jika tidak untuk memerkaya diri sendiri ataupun pihak lain.

"Artinya sepanjang tidak ada pihak yang diperkaya dengan keputusan itu (direksi PLN), bukan (korupsi). Itu kebijakan dan boleh diambil," lanjutnya.

Karenanya Erman juga tak sependapat dengan DPR yang menganggap inefisiensi itu sebagai kerugan negara. "Saya nggak setuju itu. Temuan BPK juga belum tentu betul. Bawa ke pengadilan, coba lihat," tegasnya.

Seperti diketahui, audit BPK menemukan adanya inefisiensi di PLN sebesar Rp 37,6 triliun pada 2009-2010. Inefisiensi tahun 2009 sebesar Rp 17,9 triliun, sedangkan pada 2010 mencapai Rp 19,7 triliun. Inefisiensi itu terjadi saat Dahlan Iskan menjadi Dirut PLN.

Menurut BPK, inefisiensi terjadi akibat PLN tidak mendapat pasokan gas untuk menyalakan pembangkit primer. Selain itu, inefisiensi juga terjadi akibat terlambatnya pengoperasian pembangkit yang masuk proyek 10 ribu megawatt.(flo/ara/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 25.06.2014,
        07:55
        good backlinks
        nAqXgy Thanks so much for the article.Really thank you! Great. From mobile
      2. 31.10.2012,
        07:47
        aryamove
        maklum banyak anggota DPR yang ijazahnya beli,asalnya lulusan smp semua tu..repot jd orang bersih di indonesia ini..
      3. 30.10.2012,
        20:54
        yhamind djohand
        bapak DIS adalah contoh pemimpin yg berani mengambil keputusan tepat,tidak memikirkan pencitraan,hanya semata mata uang rakyat untuk rakyat,
      4. 30.10.2012,
        13:24
        bombitz
        dasar tukang buat peraturan bikin UUD ujung2nya duit .....maling teriak maling !!!!! From mobile
      5. 30.10.2012,
        12:11
        arman
        Maju terus Pak DIS...biasalah DPR bisanya menggonggong padahal 'mereka' itu yang MALING....
      6. 30.10.2012,
        10:52
        daswir tanjung
        benar apa yang dikatakan oleh bapak Erman raja gukguk tersebut, sebenarnya yang salah pemerintah dan DPR yg tdk memberikan gas yg cukup utk PLN.
      7. 30.10.2012,
        09:55
        nasibul umam
        ahh marzuki alie ma benny k harman tu pintar ya???drpd ngurus pak DI,URUS tuh anggota fraksi anda sendiri.emang dah bersih tu parta?dah terang eih msh ngeless From mobile
      8. 30.10.2012,
        07:46
        Muh. Arifin
        Pak ERMAN, Jelasin sampai gamblang ke DPR, biar tahu Hitam Putih itu. Jangan semua Elemen Bangsa ini akan dijadikan Obyek politik. Masyarakat bisa Marah Besar. Karena Pak DI, Riau sudah Terang benderang Listrik. Sebelumnya Gelap Gulita diatas Minyak. Masyarakat Indonesia sekarang ini selalu melihat rekam jejak para wakil Rakyat. Bekerjalah dengan baik jika ingin dipilih 2014 Nanti.