Advokasi Rakyat Untuk Nusantara Beri 7 Catatan Saat RDP RUU KUHAP dengan DPR

Ketiga, peran hakim sebagai pelaku keadilan findikatif juga menjadi sorotan.

Ahmad Fatoni mengingatkan agar hakim tidak hanya terjebak pada formalisme prosedural, melainkan aktif menggali fakta dan menjatuhkan putusan berdasarkan keadilansubstantif, dengan jaminan kebebasan dan batas wewenang yang jelas.

Keempat, penguatan peran advokat sebagai pilar check and balance dalam sistem peradilan pidana dinilai sangat penting.

“Advokat harus diberi akses penuh terhadap dokumen perkarasejak penyelidikan dimulai, sekaligus mendapat perlindunganhukum agar tak jadi korban kriminalisasi,” jelasnya.

Kelima, mendorong perluasan fungsipraperadilan sebagai mekanisme pengawasan, termasukterhadap tindakan penyadapan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan paksa lain.

ARUN juga mengusulkan adanya batas waktubagi hakim praperadilan dan mekanisme banding gunamenjamin akuntabilitas.

“Keenam, prinsip restorative justice (RJ) didukung untuk lebih diperluas,” tutur Ahmad.

Prosedur mediasi penal harus jelas, dengan jaminan pemulihan bagi korban dan pelaku.