JPNN.com 
Agung DPR Membandingkan Aturan soal PPPK dengan Omongan Petugas SPBU
"Semoga ada revisi karena memang pasal ini sangat tidak manusiawi. Ada banyak yang hari ini teken kontrak PPPK, tahun depan pensiun. Ini harusnya jadi pertimbangan pemerintah," tandasnya.
PermenPAN-RB Nomor 72 Tahun 2020 tertanggal 2 November 2020 ini mengatur tentang perubahan atas PermenPAN-RB Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan PPPK untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.
Dalam PermenPAN-RB Nomor 72 Tahun 2020 ini hanya memuat beberapa pasal perubahan dalan regulasi sebelumnya.
Salah satu yang menarik perhatian adalah ketentuan dalam Pasal 20B.
Pasal ini menyebutkan PPPK yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan dengan masa kerja nol tahun setelah perjanjian kerja ditandatangani.
Perincian golongan gaji ini termuat dalam lampiran PermenPAN-RB tersebut. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro mempertanyakan mengapa masa kerja honorer K2 yang lulus PPPK tidak dijadikan standar gaji awal.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- PPPK Punya Hak & Tanggung Jawab sama dengan PNS, tetapi Bedanya Jelas
- Sesmenpora: PPPK Bukan ASN Nomor Dua
- Menteri Anas Singgung Lagi PPPK Part Time, 20% Jatah Guru Swasta
- 5 Berita Terpopuler: Pemerintah Buka Data yang Bikin Kaget, Semoga Sisa Honorer Diangkat ASN
- Ratusan PPPK Ikut Orientasi, Sekda Titip Pesan, Semoga Sisa Honorer Diangkat ASN
- Kota Pontianak Menyiapkan 528 Formasi CPNS dan 687 PPPK
.jpeg)
