Ahmad Doli Meminta Pemerintah Memastikan Nasib Ratusan Ribu Honorer Sebelum 2023

Nah, kata dia, jika tenaga honorer itu dihapus tentu berisiko terhadap kinerja pemerintah daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Ahmad Zakri menyebutkan jumlah honorer di Pemprov Sumbar sebanyak 10 ribu lebih.
Menurut dia, dari jumlah itu sebagian besar atau sekitar 8.000 orang adalah guru. Kemudian, bekerja pada sejumlah instansi di Pemprov Sumbar sekitar 2.000 orang.
"Tidak semuanya dirumahkan, mereka masih bisa bekerja sebagai tenaga outsourcing atau tenaga kontrak," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan.
Penghapusan itu terhitung mulai 28 November 2023.
Sebagai gantinya, pemerintah memperbolehkan instansi merekrut tenaga alih daya (outsourcing).
Pola perekrutan ini dilakukan sesuai kebutuhan. (antara/jpnn)
Doli menegaskan KemenPAN-RB harus menyiapkan rencana jelas untuk memastikan nasib ratusan ribu tenaga honorer sebelum 2023.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- Sebegini NIP PPPK 2022 yang Ditetapkan BKN, Nakes Tertinggi, Guru Lumayan, Tenaga Teknis?
- 51 Instansi Ini Tidak Mengusulkan Formasi CPNS & PPPK 2023, Kasihan Honorer
- Nasrullah Serukan Guru & Tendik Honorer Memperjuangkan Status ASN, Bangkitlah!
- Dirjen Nunuk Minta Masa Kontrak Kerja PPPK Dihilangkan, Begini Respons KemenPAN-RB & BKN
- Mulai 2024, Rekrutmen CPNS & PPPK Lewat 2 Jalur, Ini 6 Poin Penting RPP Manajemen ASN
- Mas Nadiem: Guru Lulus PG PPPK tak Bisa Tuntas Tahun Ini, Oktober Ada Solusinya