Ahmadinejad Perlunak Citra
Usulkan Tiga Wanita jadi Menteri
Selasa, 18 Agustus 2009 – 06:26 WIB

Foto REUTERS
Di sisi lain, konon kubu reformis parlemen juga dikabarkan tidak cocok dengan dua kandidat pilihan Ahmadinejad tersebut. Alasannya, Ajorlou yang saat ini tercatat sebagai anggota parlemen, dan Dastgerdi, pakar ginekologi Iran, adalah tokoh radikal.
Baca Juga:
Ditambahkan Associated Press, para anggota parlemen mengaku tersinggung karena tidak diajak berunding terlebih dahulu oleh Ahmadinejad. Padahal, sesuai aturan yang berlaku di Iran, presiden wajib berkonsultasi dengan parlemen dalam menyusun kabinet.
Selain satu lagi kandidat perempuan, Ahmadinejad juga bakal menominasikan Heydar Moslehi, yang sekarang berposisi sebagai penasihatnya untuk urusan ulama, menjadi menteri intelijen. Jabatan tersebut saat ini diduduki Gholamhossein Mohseni-Ejei. Adapun Shamseddin Hosseini disebut-sebut bakal tetap bertahan pada posisinya sebagai menteri ekonomi.
Alireza Ronaghi, koresponden Al Jazeera di Teheran, menyebut langkah Ahmadinejad itu sebagai penggenapan janji. "Penting bagi dia untuk menepati janji. Selama ini, dia cukup menunjukkan dukungannya terhadap kaum perempuan dengan caranya sendiri," ujarnya. Sebelumnya, Ahmadinejad sudah menunjuk tokoh perempuan sebagai salah seorang wakil presiden yang bertanggung jawab atas urusan lingkungan hidup. Presiden Iran memang didampingi beberapa wakil presiden, tak hanya satu. (hep/ttg)
TEHERAN - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mulai mengubah citra. Agar pemerintahan yang dipimpinnya tak terkesan terlalu radikal dan konservatif,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Keluarga Diktator Filipina Ferdinand Marcos Dilaporkan Terkait Transaksi Emas 350 Ton
- Donald Trump Sebut Industri Film di AS Sekarat
- Trump Tegaskan Iran Tak Boleh Memiliki Nuklir untuk Alasan Apa pun, Pelucutan Total!
- 2 Kapal Wisata Terbalik di China, 3 Orang Tewas & 14 Hilang
- Berulah di Medsos, Donald Trump Pamer Fotonya Berpose ala Paus Vatikan
- Sekjen PBB Tegaskan Serangan Israel Pelanggaran Terhadap Kedaulatan Suriah