Akbar Tandjung: Pergantian Posisi Ketua DPR Jangan Sepihak

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Senior dan Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung angkat bicara terkait rencana DPP Partai Golkar untuk mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR yang kini dijabat oleh Ade Komarudin.

Menurut Akbar, seharusnya DPP tidak mengambil keputusan itu secara sepihak tanpa membicarakan keputusan penting itu dengan para senior Partai Golkar yang ada di Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar dan lainnya.

“Pengambilan keputusan yang begitu penting terkait ketua DPR, menurut saya seharusnya tidak diputuskan sendiri oleh DPP Partai Golkar tanpa meminta saran atau mendengarkan suara dari para senior yang ada di Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat.Karena kalau tidak ada kesepakatan penuh dari seluruh stake holder Partai Golkar maka ini bisa menimbulkan masalah dan konflik baru,” ujar Akbar di Jakarta, Rabu (23/11).

Selain itu, menurut Akbar Partai Golkar saat ini sedang membutuhkan soliditas untuk menghadapi berbagai agenda politik penting seperti Pilkada dan pemilu 2019 sehingga dirinya khawatir isu ini bisa memecah soliditas Partai Golkar.

Akbar secara tegas mengatakan Partai Golkar tidak bisa memutuskan hal ini sendirian dan harus melibatkan partai lainnya di DPR dengan memberikan alasan-alasan yang kuat.

”Novanto itu berhenti karena dia menyatakan mundur dan dianggap itu adalah keputusan sukarela. Makanya DPP harus mencari alasan yang kuat kenapa posisi ketua DPR harus diberikan kembali kepada Novanto.Alasan ini harus bisa diterima oleh partai lain maupun masyarakat umum,” ujar Mantan Ketua HMI ini.

Saat ditanya apakah keputusan DPP Golkar untuk mengembalikan Novanto ke jabatan ketua DPR adalah sesuatu yang etis, Akbar menjawab diplomatis. Akbar mengungkapkan dalam konteks citra Partai Golkar pergantian ini akan menegaskan bahwa persoalan dan konflik di dalam tubuh Partai Golkar belum selesai dengan dilaksanakannya Munaslub beberapa waktu lalu di Bali.

"Keputusan (pergantian ketua DPR, red) ini bahkan bisa menimbulkan konflik baru,” tegasnya.