Aksi Pungli Tiket Termasuk Korupsi

Iwan mengatakan pemerintah desa berkewajiban mengawasi perolehan hasil tiket masuk untuk kepentingan bersama "Kepala dinas yang dulu (Kadis Ciamis, red) memerintahkan pemerintah desa untuk mengawasi," ungkapnya.
Menurut dia, besarnya kebocoran tiket tentunya akan mempengaruhi pengembalian retribusi ke desa sehingga secara langsung akan menghambat pembangunan di desa.
Terkait hasil pengawasan pemerintah desa yang mencatat ribuan kendaraan masuk tanpa diberikan tiket, pihaknya akan berkoordinasi dengan desa lain dan lembaga lainnya untuk mempertanyakannya kepada pemerintah Kabupaten Pangandaran.
"Kita akan ikuti prosedur, audiensi dengan pemerintah daerah," katanya.
Iwan berharap kejadian kebocoran tiket yang mencoreng nama baik Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten baru tidak terulang lagi. (mg14)
PANGANDARAN - Pemerintah Desa Pananjung dan Pangandaran menilai adanya kebocoran atau pungutan liar (pungli) tiket masuk objek wisata Pangandaran
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 363 Calon Haji dari OKU Timur Terbang ke Tanah Suci
- Ratusan Rutilahu di Bandung Bakal Direnovasi, Pemprov Jabar Tanggung Biaya Kontrakan
- Wali Kota Pekanbaru Temui Menteri PU di Padang, Ini yang Dibahas
- Hati-Hati! Aksi Sandera Aparat di Jateng Bisa Kena Pidana
- Gubernur Herman Deru Harap Atlet Sumsel Dulang Prestasi di 2 Event Nasional Ini
- May Day Tanpa Demo, Pekerja Sambu Group Tanam 1.001 Mangrove di Inhil