Alhamdulilah., Sebanyak 99 Guru Lolos PPPK

Andreas mengatakan adanya keterlambatan proses SK yang terjadi merupakan hal yang wajar karena PPPK merupakan kebijakan pusat sehingga proses penerbitan SK akan bertahap.

Namun, dia menyarankan dengan sistem pendataan online saat ini akan mempersingkat waktu dimana sistem ini sebenarnya sudah tepat karena data dalam satu jam saja sudah bisa pindah dari daerah ke pusat.

“Tetapi yang jelas apa yang dilakukan itu lebih baik dari guru honorer yang seperti biasanya. Namun demikian proses itu pasti ada seleksi administrasi selanjutnya, misalkan seleksi awal sudah nanti bertahap. Setelah bertahap itu kemungkinan yang membuat terlambat. Saran saya kalau memang jadi pemerintah jangan terlalu lama,” lanjutnya.

Kabar tersebut tentunya menampik informasi yang masih beredar saat ini tentang ketidakjelasan nasib para guru di seleksi PPPK 2019.

Justru saat ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mempersiapkan para guru-guru honorer untuk bersiap menghadapi seleksi PPPK 2021.

Menurut Andreas, program PPPK memiliki tujuan baik untuk menanggulangi kekurangan atau kekosongan guru yang ada di sekolah-sekolah.

Nantinya dengan batas waktu yang ditentukan, selama menjadi guru PPPK ini kekosongan formasi guru akan diisi dengan mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah yang disesuaikan dengan upah minimum daerah masing-masing.

“Menurut saya ini sudah lebih baik ketimbang menjadi guru honorer yang terkatung-katung selamanya,” ungkapnya.

Sebagai informasi, tahun ini pemerintah pusat membuka formasi satu juta guru melalui skema PPPK. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus mengisi kekosongan yang ada.