Alhamdulilah, Wapres Sebut Kartu Prakerja Akan Dianggarkan hingga 2022
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja setidaknya hingga 2022.
Menurut Wapres, hal itu sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi persaingan global pasca-pandemi Covid-19.
"Insya Allah di 2022 pun program ini bisa kami anggarkan, karena setiap tahun tenaga kerja bertambah dan pasca-pandemi menuntut SDM memiliki keterampilan," kata Wapres Ma’ruf Amin dalam sebuah dialog ekonomi secara daring yang dikutip di Jakarta, Jumat (5/3).
Wapres menyebutkan, Kartu Prakerja merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah agar masyarakat dapat bertransformasi dengan berbagai perubahan di dunia pekerjaan.
"Karena mereka tidak mungkin atau belum tentu bisa melakukan transformasi sendiri, maka pemerintah membantu dengan melakukan terus program pelatihan, training melalui Kartu Prakerja ini," imbuh dia.
Wapres menjelaskan pemerintah terus memperbaiki sistem kerja program Kartu Prakerja, yang sempat dihentikan atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada 2020, program tersebut dianggarkan Rp 20 triliun untuk 5,48 juta orang. Kemudian, lanjur dia, pada 2021 semula dianggarkan cuma Rp 10 triliun, tetapi ditingkatkan menjadi Rp 20 triliun.
"Itu memang pernah dihentikan atas rekomendasi KPK, tetapi kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan," ujar Wapres Ma'ruf Amin.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bakal melanjutkan program Kartu Prakerja hingga 2020. Simak selengkapnya.
- CEO Indodax: TPPU Dengan Aset Kripto Justru Mudah Dilacak
- Sukses Tertibkan PSU Perumahan, Pemkot Denpasar Raih Penghargaan dari KPK
- KPK Menyita Kantor DPC NasDem di Sumut, Diduga Dibeli Pakai Uang Korupsi
- Saut Situmorang Desak KPK Transparan soal Peran Shanty Alda di Kasus Gubernur Malut
- Nurul Ghufron Mangkir, Dewas KPK Tunda Persidangan Etik
- KPK: Jika Tidak Ada Iktikad Baik, Bupati Mimika Akan Kami Jemput Paksa