Alutsista Indonesia Tak Tergantung Brasil
jpnn.com - JAKARTA - Beragam reaksi terus bermuculan pasca-penolakan terhadap Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto oleh Dilma Rousseff, presiden di Negeri Samba itu. Sikap Dilma yang tak mau menerima surat kepercayaan atau (credential letter) yang dibawa Toto dianggap telah mempermalukan Indonesia.
Kini, di dalam negeri wacana agar Indonesia memutuskan kerjasama di bidang pertahanan dengan Brasil pun semakin mencuat. Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya menyarankan pemerintah segera menghentikan pembelian alutsista berupa pesawat maupun persenjataan dari Brasil.
Menurut Tantowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun Panglima TNI Jenderal Moeldoko pun sudah menunjukkan sinyal setuju atas wacana agar Indonesia mengakhiri kerjasama bidang pertahanan dengan Brasil.
"Ya bisa, bisa banget. Apalagi JK juga sudah setuju dengan semangat itu. Pada saat kami raker dengan menhan (menteri pertahanan, red) dan Panglima (TNI), saya bilang kalau Brasil masih begitu, sebaiknya kita evaluasi (kerjasama pertahanan). Dan panglima setuju," kata Tantowi di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/2).
Tantowi mengakui, banyak negara menggantungkan alutsista kepada produk Brasil yang industrinya memang maju. Namun, politikus Golkar ini menekankan bahwa Indonesia punya UU Pertahanan, sehingga bebas dalam memilih alutsista.
"Kita kan strategis, kita bebas, tidak bergantung pada suatu negara dan mereka (Brasil) tentu melihat itu. Karena kita punya UU pertahanan. (Pengganti Brasil) ada pecahan Uni Soviet. Ukraine, Belarus, Rusia, Poland, Tiongkok," jelasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Beragam reaksi terus bermuculan pasca-penolakan terhadap Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto oleh Dilma Rousseff, presiden
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Taaruf Cak Imin dengan Bakal Cakada: Niat Memajukan Daerah dan Indonesia
- TKN Sebut Prabowo-Gibran Sangat Menghargai Sukarelawan
- Pemerasan Caleg Rp 200 Juta, Anggota Bawaslu Polisikan Ketua Panwaslu
- Fadel Muhammad Bicara Cara Memilih Pemimpin di Pilkada Serentak 2024, Mohon Dicatat!
- Terima Kunjungan Sekretariat Parlemen Korsel, Siti Fauziah Jelaskan Tugas & Wewenang MPR
- Amir Uskara Sebut PPHN Harus Memuat Target Pembangunan yang Terarah, Bukan Cuma Asumsi