Anggaran Pilkada 2010 Masih Bermasalah

JAKARTA - Tahun 2010, tercatat akan digelar sebanyak 244 pemilu kepala daerah (pilkada) se-Indonesia. Namun sejauh ini, baru 122 daerah penyelenggara pilkada yang anggarannya telah disetujui pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Hafiz Anshary, saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Rabu (10/2).

Dalam laporan hasil rekapitulasi (Kelompok Kerja) Pokja Supervisi Pilkada KPU per tanggal 22 Januari 2010, menurut Hafiz, diperoleh data bahwa besaran anggaran di daerah masih bervariasi. Sebagian anggaran hanya dialokasikan untuk satu putaran saja, sedangkan untuk kemungkinan putaran kedua tidak masuk anggaran.

"50 persen atau 122 daerah penyelenggara pilkada belum sepakat mengenai besaran anggaran dengan pemerintah daerah setempat, meskipun usulan telah diberikan sejak tahun 2009. Selain itu, hanya sebanyak 23 atau 9,4 persen daerah yang menandatangani naskah kerjasama hibah anggaran pilkada. Sedangkan sebanyak 221 atau 90,6 persen daerah, belum menandatangani naskah hibah," jelas Hafiz.

Namun demikian, kata Hafiz pula, berdasarkan laporan yang masuk per tanggal 9 Februari, telah terdapat perkembangan menggembirakan. Di mana sebanyak enam provinsi telah menandatangani MoU hibah anggaran. "Kita perkirakan pertengahan Februari ini, masalah anggaran bisa dituntaskan oleh KPU kabupaten/kota dengan pemda setempat," kata Hafiz.