Antisipasi Keramaian Massa Saat Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Paslon Pilkada
"Sehingga memang jalannya tahapan pilkada besok, terutama yang kritis itu bisa dijalankan dengan baik," ujar politikus Partai Golkar dari Sumatera Utara itu.
Intinya, Doli menegaskan, harus menghindari sebanyak mungkin terjadinya kerumunan. Kemudian bagaimana pesan hidup sehat memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan lainnya.
"Perlu ada perumusan sanksi terhadap pelanggaran Covid-19," tegas Doli lagi.
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya dari awal tahapan sudah menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.
KPU, kata dia, sudah menggelar webinar 15 September 2020 melakukan evaluasi dan apa yang harus dilakukan menyikapi persoalan saat pendaftaran paslon.
Ia menjelaskan KPU juga melakukan perumusan perbaikan PKPU Nomor 4 Tahun 2017.
"Tadi disampaikan bahwa kalau bisa rapat umum, pertemuan, dan konser, ditiadakan. Kalau memang ini menjadi komitmen besama, tentu KPU siap memastikan seluruh kampanye dilakukan via daring," ujar Ilham dalam rapat.
Namun, Ilham mengingatkan, ada konstruksi dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang masih memperbolehkan pertemuan tersebut.
DPR meminta KPU dan pemerintah memperhatikan serius masa-masa kritis dalam tahapan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19.
- Rakernas V, PDIP Bahas Sikap dan Posisi Partai di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Menjelang Pilkada Serentak 2024, Agus Fatoni Minta Dukungan TNI
- KPU Makassar: Tak Ada Calon Kepala Daerah Jalur Independen
- Ketua MPR Ajak Kader FKPPI DKI Jaya Sukseskan Pilkada Serentak 2024
- Survei WE Institut: Elektabilitas Eri Cahyadi Tertinggi untuk Pilkada Surabaya 2024
- Menteri Anas Tegaskan Seleksi CASN 2024 tidak Mungkin Ditunda