Antisipasi Skandal Demokrasi 2024, SKI Punya Gagasan Begini

Dia juga menyebutkan bahwa pemilu sebagai salah satu dari praktik demokrasi Indonesia, harus berjalan sesuai watak emansipasi dan sosial serta melahirkan gagasan terbaik untuk mengatasi masalah bangsa.

"Rakyat harus mendapat ruang kesempatan dalam ikut mengontrol jalannya demokrasi khususnya pemilu. Rakyat punya hak untuk mendapatkan pemilu yang baik, bebas, dan jurdil," tegasnya.

Atas dasar itu, Jati menyatakan pihaknya berinisiatif untuk mengontrol jalannya demokrasi dengan melakukan dua hal.

Pertama, melakukan rekruitmen bagi anggota masyarakat untuk menjadi Saksi Demokrasi. 

"Saksi Demokrasi akan ikut aktif menyuarakan kepentingan rakyat agar dapat diakomodasi oleh masyarakat politik, termasuk menentukan siapa pemimpin bangsa yang dikehendakinya memimpin Indonesia ke depan," paparnya

Tahapan kedua ialah menyelenggarakan pendidikan bernegara secara luas dan sistematis dengan melibagkan rakyat untuk merumuskan masalah dan menegosiasikannya dengan partai politik dan kandidat pejabat politik.

"Untuk itu, SKI akan menyelenggarakan Musyawarah Desa di 57 Titik di Pulau Jawa, 5 September mendatang. Musyawarah desa tersebut sekaligus menjadi awal dimulainya program Saksi Demokrasi dan Pendidikan Bernegara," pungkas Raharja Waluya Jati.(mcr8/jpnn)