Arek Suroboyo Tolak jadi PPPK, Kejar Status PNS, Semangat seperti Bung Tomo
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono kembali mengkritisi kebijakan pemerintah soal PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Kebijakan yang disebut-sebut sebagai salah satu solusi menyelesaikan masalah honorer K2 usia di atas 35 tahun, ternyata amburadul.
Bagi Eko, PPPK itu lebih layak untuk pelamar umum dan bukan honorer K2 yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
Eko juga menyesalkan ada banyak honorer K2 yang terpedaya dengan janji-janji manis soal PPPK.
"Baru sadar kan, PPPK itu jebakan Batman. Sudah jelas-jelas PPPK itu cara halus pemerintah membuang honorer K2 kok," kata Eko kepada JPNN.com, Jumat (13/11).
Karena paham akan konsekuensi PPPK, Eko mengaku getol menolak itu.
Dia tidak mau honorer K2 dijadikan tenaga outsourcing yang sewaktu-waktu bisa ditendang.
Menurut Eko, honorer K2 seharusnya punya iman kuat dalam berjuang.
Honorer K2 yang juga arek Suroboyo Eko Mardiono menolak jadi PPPK, semangat mengejar status PNS.
- Kalimat Ini Selalu Ada saat Penyerahan SK PPPK, Bikin Tertekan, Setara PNS?
- 5 Berita Terpopuler: Beda PPPK & PNS Jelas, tetapi Bukan jadi Nomor Dua, kok, Simak RPP Manajemen ASN
- 846 PPPK 2023 Batanghari Terima SK, Muhammad Fadhil Arief Berpesan Begini
- Apa Kabar RPP Manajemen ASN? Honorer & PPPK Ajukan 5 Tuntutan
- 389 PPPK 2023 Terima SK, Semuanya Tenaga Kesehatan
- PPPK Punya Hak & Tanggung Jawab sama dengan PNS, tetapi Bedanya Jelas