JPNN.com 
Aturan Izin Pemeriksaan Kepala Daerah Dinilai Diskriminatif
Rabu, 07 September 2011 – 17:21 WIB
Aturan Izin Pemeriksaan Kepala Daerah Dinilai Diskriminatif
Selain itu, Anwar meminta Pemohon untuk menguraikan bentuk perbedaan yang inkonstitusional seperti yang dimaksudkan.(kyd/jpnn)
JAKARTA - Karena dinilai tidak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan perlakuan yang bersifat diskriminatif, Windu Wijaya (mahasiswa
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Seluruh Honorer di Database BKN Diusulkan jadi PPPK 2024, Semoga Mulus
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK Belum Tentu Juni, Piye to?
- 5 Berita Terpopuler: Ternyata Perincian Formasi Pendaftaran CPNS & PPPK Belum Beres, Ada 3 Kategori Ini
- YKMI: Kami Berharap Gerakan Dukung Kemerdekaan Palestina Menyebar ke Penjuru Indonesia
- 3 Kategori Orang Ini, Jangan Sampai Menjabat di Kabinet Prabowo-Gibran
- Nikmati Kemewahan Layanan Kesehatan Bedah Orthopedi-Vaskular di RS Premier Bintaro
