JPNN.com 
Aturan Izin Pemeriksaan Kepala Daerah Dinilai Diskriminatif
Rabu, 07 September 2011 – 17:21 WIB
Aturan Izin Pemeriksaan Kepala Daerah Dinilai Diskriminatif
Selain itu, Anwar meminta Pemohon untuk menguraikan bentuk perbedaan yang inkonstitusional seperti yang dimaksudkan.(kyd/jpnn)
JAKARTA - Karena dinilai tidak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan perlakuan yang bersifat diskriminatif, Windu Wijaya (mahasiswa
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- IADO Siap Dukung Kesuksesan Kejuaraan Dunia Sambo Usia Muda dan Junior 2025
- Budayakan K3, Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan Platinum dan 1 Emas di Ajang WISCA 2025
- Setuju RUU Perampasan Aset, Ketum PNKT: Persulit Koruptor Sembunyikan Harta
- Sosok Almarhum Gus Alam, Kader Muda PKB Penggerak Kiai di Jateng
- Soal Menteri Salah Bicara, Prabowo: Natalius Pigai, Maklumlah
- Sosialisasi MBG di Tulungagung, Legislator Ajak Masyarakat Wujudkan Indonesia Emas
