Curhatan PPPK 2019, Masih Dianggap Honorer, Kewajiban & Sanksi Setara PNS

Dalam PP Manajemen PPPK, Perpres 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK sudah disebutkan PPPK menerima kenaikan gaji berkala serta gaji istimewa.
Faktanya kata Udin, sebagian besar daerah belum memberikan karena alasan harus ada regulasinya.
3. Gaji dan tunjangan
PPPK hanya menerima gaji pokok, tunjangan anak istri/suami, serta tunjangan pangan. Bandingkan dengan PNS yang menerima berbagai tunjangan fungsional juga.
Di saat hak-hak PPPK belum diberikan sepenuhnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengeluarkan surat edaran (SE) tentang disiplin sanksi bagi PPPK.
Udin menyambut baik SE MenPAN-RB tersebut, terutama soal sanksi antara PPPK dan PNS sama.
Cuma pemerintah diingatkan bahwa di tengah munculnya SE MenPAN-RB itu ada hak PPPK yang belum didapatkan secara menyeluruh, di antaranya masih belum terbitnya juknis SK kenaikan gaji berkala.
Kemudian, belum dilantik sebagai ASN fungsional untuk mendapatkan tunjangan fungsional walaupun PPPK sudah mengikuti serangkaian MOOC.
Curhatan PPPK 2019, masih dianggap honorer, kewajiban & sanksi setara PNS. bikin sedih
- Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu atau Ikut Seleksi CPNS
- Khusus Honorer Ini Tetap Bekerja Meski Gagal PPPK 2024, Alhamdulillah
- Jadwal Tes PPPK Tahap 2 di 53 Tilok Sudah Keluar, Segera Cetak Kartu Peserta
- Imbauan MenPAN-RB & BKN Tak Ampuh, Honorer K2 Teknis Tetap Diputus Kontrak
- 5 Berita Terpopuler: CPNS & PPPK Semringah, Bagaimana Nasib Honorer Gagal Seleksi Paruh Waktu, Kapan Jadwal Ulang?
- 137 CPNS & 449 PPPK Terima SK, Bupati Sahrujani Beri Pesan Begini