Dewan Masjid Dukung Esekusi Mati Terpidana Narkoba

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Masjid Indonesia (DMI) menilai keputusan Presiden RI Joko Widodo untuk menolak grasi para pelaku kejahatan narkoba sudah tepat. Penolakan itu berdampak pada eksekusi mati bagi enam gembong narkoba pada Minggu (18/1) dinihari.
"Pemerintah sudah mengambil keputusan yang tepat. Kami apresiasi itu. Hukum harus ditegakkan, siapapun pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang," ujar Sekretaris Bidang Kominfo dan Kerjasama Antar Lembaga, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Hery Sucipto, dalam keterangan tertulisnya.
Hukuman mati, menurut Hery, akan berdampak positif baik bagi penegakan hukum itu sendiri maupun dampak di masyarakat, yakni memberi efek jera. Sebab, penegakan hukum tanpa diikuti efek jera akan sulit berhasil secara maksimal.
"Pesan efek jera, saya kira akan membuat penegakan hukum maksimal. Orang akan berpikir seribu kali untuk melakukan tindakan, salah atau penyelewengan narkoba," terang dia.
Terlebih, lanjutnya, Indonesia saat ini tidak hanya darurat korupsi saja tapi juga narkoba. Di mana Indonesia menjadi pasar terbesar peredaran narkoba di dunia. Untuk itu, DMI mendukung penuh eksekusi enam terpidana mati kasus narkoba dan segala upaya yang dilakukan aparat dan pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan narkoba di Indonesia.
"Kita harus selamatkan generasi muda dan bangsa ini karena narkoba telah nyata meracuni dan membunuh jutaan anak negeri. Pemerintah jangan ragu menindak tegas dan memberantas narkoba. Rakyat Indonesia akan mendukung penuh," katanya. (chi/jpnn)
JAKARTA - Dewan Masjid Indonesia (DMI) menilai keputusan Presiden RI Joko Widodo untuk menolak grasi para pelaku kejahatan narkoba sudah tepat. Penolakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menteri Riefky Minta Dukungan Senator Perkuat Ekraf Daerah untuk Buka Lapangan Kerja
- Kejagung Tetapkan Purnawirawan TNI Inisial L Tersangka Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan
- Seusai Mengerjakan Soal Tes PPPK Tahap 2, Begini Pengakuan Bu Sri Peserta Tertua
- Pengadaan Jet Pribadi KPU RI Janggal, KPK Bergerak
- Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Bareskrim Periksa Staf UGM hingga KPU RI
- Wakil Ketua MPR Ungkap Butuh Penyesuaian Kebijakan untuk Menguatkan Lembaga Penyiaran