DPD Tuding DPR Tak Terbuka
Kamis, 18 September 2008 – 16:55 WIB

DPD Tuding DPR Tak Terbuka
”Usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun akan menghambat proses reformasi MA dari pengurangan tumpukan perkara,” tandasnya.
Baca Juga:
Semetara Wayan dan Marhany menegaskan, usulan tersebut cenderung mengikis eksistensi KY. Sebabnya, dengan memperpanjang usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun maka otomatis dalam 3-5 tahun ke depan KY tidak menyeleksi hakim agung. ”Sepertinya perpanjangan usia pensiun hanya akal-akalan, karena alasan penetapan angka 70 tahun juga tidak jelas,” tambah Marhany.
Selain itu, pertanyaan juga berkaitan dengan pembahasan revisi UU KY yang relatif cepat yang mendahului pembahasan revisi UU MA. Padahal, dalam putusannya, MK merekomendasikan kepada Presiden dan DPR agar menyempurnakan UU KY. Paling tidak, pembahasannya bersamaan untuk mengharmonisasi materi revisian kedua UU. (Fas)
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah lebih terbuka dan partisipatif membahas revisi Undang-Undang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Menteri Riefky Minta Dukungan Senator Perkuat Ekraf Daerah untuk Buka Lapangan Kerja
- Kejagung Tetapkan Purnawirawan TNI Inisial L Tersangka Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan
- Seusai Mengerjakan Soal Tes PPPK Tahap 2, Begini Pengakuan Bu Sri Peserta Tertua
- Pengadaan Jet Pribadi KPU RI Janggal, KPK Bergerak
- Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Bareskrim Periksa Staf UGM hingga KPU RI
- Wakil Ketua MPR Ungkap Butuh Penyesuaian Kebijakan untuk Menguatkan Lembaga Penyiaran