DPR Berkeras Alokasi Anggaran Desa Harus Ada
Meski Tak Harus 10 Persen APBN
Sabtu, 19 November 2011 – 08:41 WIB
Di sisi lain, di parlemen, sejumlah fraksi terus mendorong adanya alokasi anggaran khusus untuk desa. Selain PAN, PDIP dan PKB juga getol menyuarakan diadopsi ketentuan tersebut dalam pembahasan RUU Desa.
"Dengan anggaran langsung ke desa, produktivitas desa bisa semakin ditingkatkan, sehingga urbanisasi juga bisa ditekan," ujar Taufik, lagi. Sebagaimana diketahui dari data yang ada, hampir 70% tenaga kerja Indonesia pada 2010 bekerja pada sektor informal. Urbanisasi penduduk dianggap menjadi salah satu sebabnya. (dyn)
JAKARTA - Kalangan DPR menyayangkan posisi terakhir pemerintah, yang sudah memberi sinyal akan menolak usulan pemberian alokasi khusus anggaran untuk
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Sudaryono Kandidat Terkuat Pilgub Jateng, Pakar: Dia Paling Siap
- Terima Putusan MK, Partai Buruh Dukung Program Prabowo-Gibran
- Dambakan Keselarasan dengan Pusat, Petani Jateng Dukung Sudaryono Jadi Gubernur
- Bey Machmudin tidak Akan Maju jadi Cagub Jabar 2024
- Tokoh Sumbar & Bundo Kanduang Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPD RI
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?