DPR: Petani Bisa Kolaps Karena BK CPO

JAKARTA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berkali-kali mengeluhkan kebijakan  bea keluar (BK) crude palm oil (CPO). Menurut Apkasindo, bea keluar itu telah membuat petani menjadi korban ‘pemerasan.’

Menanggapi keluhan Apkasindo itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Hanura, Erik Satria Wardana langsung angkat suara. Menurutnya, pemasukan dari bea keluar memang berkontribusi besar untuk jangka pendek. Tapi lain halnya dengan jangka menengah dan jangka panjang. Kebijakan ini tidak mempunyai andil apapun dalam perkembangan industri CPO. “Yang saya khawatirkan, para petani yang menyumbang 30 persen dari produksi CPO Indonesia, akan mati,” katanya di Jakarta, (13/4).

Erik meminta pemerintah untuk memikirkan masa depan industri CPO. “Ini yang saya sesalkan, jika hanya memikirkan pendapatan jangka pendek yang berlipat, itu ‘kan sama saja dengan kebijakan yang picik,” katanya.

Hasil dari bea keluar CPO yang besar, menurut Erik, seharusnya dapat mendorong majunya industri turunan CPO. “Selama ini industri hilir CPO belum mendapatkan insentif apapun,” kata Erik. Pemerintah harus mengembangkan sektor turunan CPO agar produk Indonesia mendapatkan nilai tambah dan berdaya saing lebih.