DPR Tuding Pemerintah Perlambat Penuntasan Legislasi

JAKARTA – DPR RI tidak ingin menjadi kambing hitam atas lambatnya penuntasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Kalangan DPR sudah merasa maksimal menyiapkan rumusan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU). Hanya saja, persiapan itu tidak diimbangi pemerintah yang justru mengulur waktu pembahasan RUU.

Pandangan tersebut muncul dalam sejumlah interupsi yang disampaikan anggota dewan dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-IV DPR, Senin. Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Nudirman Munir menyatakan, pekerjaan DPR dalam hal legislasi menjadi buruk karena faktor pemerintah. ”Saya tiga bulan terakhir menganggur, karena pemerintah tidak mempersiapkan draf versi mereka,” ujarnya dalam interupsi.

Menurut Nudirman, sebagai anggota dewan, dirinya sudah mempersiapkan materi pembahasan RUU untuk komisi bidang hukum. Materi yang dia persiapkan akhirnya tidak kunjung terbahas, karena pihak pemerintah belum memberikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai materi utama bahasan. ”Saya sudah laksanakan itu, tapi DIM pemerintah tidak ada,” ujarnya kecewa.

Hal tersebut, yang membuat pembahasan sebuah RUU menjadi molor. Menurut Nudirman, tidak bisa sepihak publik menyalahkan DPR dalam penuntasan prolegnas. Pihak pemerintah berkontribusi dalam memperlambat pembahasan sebuah RUU.