DPR: Uni Eropa Jangan Asal Tuduh

DPR: Uni Eropa Jangan Asal Tuduh
Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri, Ridwan Hassan, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, anggota Komisi IV DPR Hamdhani dan mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih (kiri ke kanan) sesaat sebelum diskusi bertajuk Lawan Parlemen Uni Eropa, di Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5). FOTO: Dok. JPNN.com

Kemudian masalah korupsi yang dituduhkan, juga tidak pernah dijelaskan detail oleh Parlemen Uni Eropa.  "Kalaupun ada yang bertentangan dengan hukum dan kemudian berindikasi korupsi, itu sangat kasuistik," ujarnya.

Dia mengatakan, secara umum pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia hanya berdampak 2,5 persen saja terhadap lahan di dunia.

Nah, Herman menegaskan, jika Parlemen Uni Eropa memandang membuka kawasan bunga matahari, kedelai, dan sebagainya di Eropa apakah itu juga tidak berdampak misalnya secara lingkungan. "Harus dijelaskan dong ini," tegasnya.

Karenanya Herman menegaskan, yang disampaikan Parlemen Uni Eropa ini tidak masuk dalam kategori non tarrief barrier dan tak mengikat secara hukum terhadap eksekutif karena sifatnya imbauan.

Herman justru curiga, apa yang dilakukan Parlemen Uni Eropa ini adalah untuk perlindungan terhadap komoditas mereka. Menurut dia, mereka sadar kehadiran sawit juga memberikan tekanan berat terhadap efisiensi yang basisnya terhadap kompditas yang mereka hasilkan.

Herman menambahkan, sekarang ini sudah ada pergeseran dari minyak fosil ke nabati karena efisiensi yang berlaku begitu tinggi dari sawit. "Ini menjadi ancaman besar di Uni Eropa. menurut saya ini salah satu konteks bahwa ada persaingan dagang," katanya.

Masalah dagang itu kemudian ditarik-tarik ke politik dengan mencari alasan-alasan sehingga kemudian ada code of conduct yang mereka keluarkan.
"Seolah-olah menjadi etika lingkungan yang melarang terhadap pasar atau penjualan terhadap sawit Indonesia," sesalnya.

Selain introspeksi ke dalam, Herman mengatakan, untuk perspektif ke luar dan nasionalisme harus ada bentuk perlawanan atas resolusi itu.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengingatkan Parlemen Uni Eropa tidak asal tuduh terkait alasan mereka melarang negara-negara anggotanya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News