DPT Dipasok dari Data Pemilih Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, menduga,  kisruh daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2014 berawal dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Girindra, pada DP4 yang diserahkan Kemendagri ke KPU banyak ditemukan  masalah. Hal inilah yang mendorong KPU di daerah lebih memilih menggunakan data pemilih yang berasal dari pemilihan kepala daerah (Pilkada), sebagai bahan dasar menyusun daftar pemilih sementara (DPS), di banding menggunakan data DP4.

"Jadi berdasarkan pengaduan kawan-kawan KIPP Daerah, KPUD menggunakan data pemilih dari pilkada terakhir," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/11).

Atas kenyataan ini menurut Girindra, tidak heran jika kemudian ketika DP4 disandingkan dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Bahkan 20,3 juta pemilih dari DPSHP tidak ada dalam DP4.

"KIPP Indonesia berharap Kemendagri dan KPU memberi penjelasan yang jujur dan transparan atas masalah ini. Dan segera melakukan perbaikan terhadap 10,4 juta data pemilih bermasalah yang ikut ditetapkan dalam DPT," ujar Girindra.

Pascapengesahan DPT, sejumlah kalangan menurut Girindra, juga harus ikut bersama-sama mengawal proses perbaikan yang akan dilakukan KPU. Agar keabsahan 10,4 juta data pemilih bermasalah tersebut, dapat segera diketahui. Sehingga tidak menimbulkan kekisruhan berkepanjangan.

"Antisipasi juga penting dilakukan untuk mengatasi masalah seperti terkait persediaan logistik. Kami yakin pemilu 2014 berjalan sukses jika semua pihak saling bekerjasama. Bukan saling menjatuhkan," katanya.(gir/jpnn)