Dunia Pendidikan Kerap Dipolitisasi

Untuk itu DPD telah berkomitmen dan mengajak PGRI bekerjasama dalam memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia khususnya di daerah-daerah, serta memperjuangkan nasib guru terutama guru honorer di daerah-daerah. ’’Kami bersama-sama PGRI akan memperbaiki kondisi pendidikan Indonesia,’’ pungkas Irman.

Sementara itu, Ketua PB PGRI Sulistyo menambahkan guru sering kali menjadi korban politik. Salah satunya dimutasi secara tidak profesional setelah Pemilukada. Pengaruh guru di tengah masyarakat kerap dimanfaatkan calon kepala daerah, terutama petahana untuk ikut berpolitik dan menggalang massa. ’’Guru itu nonpartisan, dan PB PGRI merupakan organisasi independen,” jelas dia.

Karena itu, Sulistyo meminta pemerintah memberikan perlindungan terhadap keberadaan guru, terutama dari upaya politisasi menjelang pilkada. Sebagai warga negara, guru memiliki hak berpolitik yang tidak boleh diganggu siapa pun. ’’Namun faktanya, tidak sedikit guru yang dibawa-bawa ke ranah politik oleh kelompok tertentu, terutama pihak yang sedang berkuasa,” ulasnya. (fdi)