Effendi Simbolon Siapkan 1.500 Saksi ke MK
Sengketa Pilkada Sumatera Utara
Selasa, 02 April 2013 – 07:59 WIB

Effendi Simbolon Siapkan 1.500 Saksi ke MK
Saat ditanya terkait barang bukti, menurut Arteria jumlahnya tidak lagi mencapai 3 colt diesel. Namun hanya tinggal satu mobil colt diesel. “Karena sidang PHPU Pilkada ini kan lebih singkat dan lebih efektif. Jadi barang bukti yang ada kita pilah-pilah dan mana yang sama, itu kita jadikan menjadi satu. Meski begitu jumlahnya tetap sangat banyak, bahkan mencapai 1 mobil colt diesel. Ini bukan karena kita paksakan, tapi memang temuannya sangat banyak,” ujarnya.
Ia mencontohkan semisal terkait bukti P1, jumlahnya mencapai 800 dokumen, dimana masing-masing dari dokumen tersebut penggabungan dari 10 bukti temuan. “Jadi kalau ditanya kesiapan, kita benar-benar lebih dari siap. Karena buktinya sangat kuat. Kita punya bukti bagaimana seorang bupati menginstruksikan jajaran dibawahnya memenangkan pasangan tertentu. Kalau tidak menang 70 persen, pejabat yang bersangkutan diminta mundur. Ini yang terus dijabarkan hingga ke camat-camat, kepala-kepala dinas, dan pegawai negeri sipil yang ada,” katanya.
Contoh lain, tim menurut Arteria, memiliki bukti rekaman video di enam kabupaten kota. “Materi videonya ada pejabat tertentu yang ngomong langsung di depan umum. Misal seperti di Nias Selatan, Labuhan Batu dan beberapa daerah lainnya,” ujar pria yang sebelumnya juga merupakan Kuasa Hukum pasangan cagub Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki.
Untuk itu dibalik kesiapan yang ada, Arteria juga berharap pihak-pihak berkepentingan di Sumut, agar jangan mengintervensi saksi-saksi yang aka mereka ajukan. Ia menekankan pentingnya hal ini, karena pada Pilkada beberapa waktu lalu, ada seorang camat di Medan tiba-tiba mundur sesaat sebelum dihadirkan sebagai saksi di persidangan.
JAKARTA – Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Gubernur Sumatera Utara, akan digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta,
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026