Empat Kali Tunda Pilkada, KPU Bombana Bikin Curiga

Menurut Jeirry, alasan tidak ada anggaran karena KPUD juga menganggarkan anggaran Pemilukada yang besar memang sering dijadikan modus untuk mendapatkan keuntungan. Karena itu, kata dia, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang melakukan Pemilukada.

"Anggaran yang digunakan perlu dihitung lagi. KPUD sering  menambah anggaran karena dan sewenang-wenang mengajukan dana yang akan digunakan Pemilukada karena mungkin mendapat keuntungan jika dikabulkan. Tetapi memang  kewajiban negara yang menyiapkan anggaran," katanya. (awa/jpnn)