Evakuasi Delapan TKI di Istana Khadafi

Siapkan Dua Opsi pemulangan WNI

Evakuasi Delapan TKI di Istana Khadafi
Evakuasi Delapan TKI di Istana Khadafi
JAKARTA - Kondisi keamanan di dalam negeri Libya yang kian memburuk segera disikapi pemerintah. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera mengaktifkan langkah evakuasi untuk mengeluarkan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang kini ada di negeri pimpinan Muammar Khadafi tersebut. Yang menyedot perhatian, pemerintah akan menjemput dan memulangkan delapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kini bekerja di istana milik Khadafi.

"Informasi yang kami miliki ada delapan TKI yang diduga kuat bekerja di Istana," kata Ketua Satuan Tugas Evakuasi  WNI di Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda di Kantor Kementerian Politik Hukum dan HAM, Jakarta Pusat, Kamis (24/2) kemarin.

Hassan memastikan delapan WNI yang bekerja di Istana Khadafi itu secepatnya akan dievakuasi dengan mempertimbangkan kondisi keamanan Libya yang memang sudah parah. Menurut Mantan Menlu itu, perpecahan di antara dua kelompok di negeri itu sudah pada level kritis dan berbeda dengan kondisi Mesir. Karena yang terjadi di Libya rentan dengan kekerasan akibat banyaknya milisi dan rakyat yang memiliki senjata api. Karena itu, evakuasi harus dilakukan sedini mungkin untuk menghindari terlibat diantara bentrok milisi bersenjata itu. "Kami masih memantau bandara untuk bisa memulangkan WNI. Karena sekarang kondisinya masih buka tutup," kata dia.

Saat ini ada 870 WNI di Libya yang terdiri dari mahasiswa, pekerja tambang, dan TKI. Kesulitan yang dihadapi pemerintah RI yakni komunikasi dengan Kedutaan Besar di Tripoli yang sulit karena akses komunikasi juga banyak yang terputus. Yang saat ini sudah dipastikan adalah evakuasi pekerja PT WIKA (Wijaya Karya) yang sedang mengerjakan proyek bangunan mall di Kota Tripoli. "Kalau pekerja Wika sudah agak matang persiapannya. Dalam artian mereka tinggalnya bersamaan dan 210 orang sudah siap diangkut," kata dia.

JAKARTA - Kondisi keamanan di dalam negeri Libya yang kian memburuk segera disikapi pemerintah. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera mengaktifkan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News