F-PPP Desak Gubernur Larang Ahmadiyah
Rabu, 23 Maret 2011 – 11:19 WIB
PONTIANAK – Fraksi PPP mendesak DPRD Kalimantan Barat segera menentukan sikap dan mengeluarkan rekomendasi pelarangan dan pembubaran kelompok Ahmadiyah di provinsi ini. Menurutnya, Ahmadiyah bukanlah agama melainkan kelompok yang keberadaannya menistakan agama Islam. Jadi, tidak ada alasan bagi DPRD dan Gubernur Kalbar untuk tidak mengambil sikap tegas.
Rekomendasi DPRD tersebut untuk disampaikan kepada gubernur guna ditindaklanjuti dengan surat keputusan gubernur tentang pelarangan aktivitas jamaah Ahmadiyah.
Baca Juga:
“Mumpung jumlah mereka masih sedikit, belum berkembang. Ini penting agar Kalbar tetap kondusif, aman dan tertib seperti yang kita rasakan selama ini,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kalbar, Retno Pramudya, sebagaimana diberitakan Pontianak Post (Grup JPNN).
Baca Juga:
PONTIANAK – Fraksi PPP mendesak DPRD Kalimantan Barat segera menentukan sikap dan mengeluarkan rekomendasi pelarangan dan pembubaran
BERITA TERKAIT
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun